isiantar.com – Penyerapan anggaran untuk proyek-proyek fisik yang manfaatnya akan langsung dirasakan masyarakat, tampakya berbanding terbalik dengan serapan anggaran untuk perjalanan dinas pejabat, di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Jika untuk proyek fisik masih sekitar 25 persen, untuk perjalanan dinas rata-rata telah mencapai 70 persen.
(Baca: Serapan Anggaran di Pemko Siantar Sangat Rendah)
Informasi tingginya serapan untuk perjalanan dinas ini diterima isiantar.com dari salah seorang sumber, Sabtu sore (8/9/2018). “Kemungkinan besar di pembahasan P (Perubahan APBD) nanti, pemko akan minta lagi penambahan anggaran untuk perjalanan dinas ini,” ujar sumber tersebut.
Anggaran Perjalanan Dinas di Bappeda dan BPKD Cukup Fantastis
Lewat penelusuran terhadap buku APBD tahun 2018, terlihat dua OPD (dulunya disebut dinas) yang jumlah anggaran untuk perjalanan dinasnya sangat besar.
Bila di OPD lain rata-rata anggarannya hanya antara Rp 100 juta hingga Rp 600 juta, namun kedua OPD ini bahkan ada yang anggaran perjalanan dinasnya mencapai lebih dari Rp 3 miliar.
Kedua OPD tersebut adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Di Bappeda anggaran perjalanan dinas terakumulasi dengan total Rp 2,45 miliar, sementara di BPKD sebesar Rp 3,26 miliar.
Anggaran perjalanan dinas yang cukup besar lainnya, ditemukan di pos anggaran Sekretariat Daerah (Setda) yakni sebesar Rp 6,9 miliar. [nda]
Baca Juga:
