isiantar.com – Selain kasus dugaan korupsi yang hampir satu tahun sudah ditangani Kejari Pematangsiantar, Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) ternyata memiliki masalah lain kemungkinan besar akan membuat manajemen perusahaan ini diseret ke meja hijau. Bedanya, kali ini yang membawa perusahaan ini ke peradilan adalah Pemko Pematangsiantar sendiri melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker).
Hal ini bermula dari pengaduan empat orang pegawai PD PAUS ke kantor Dinsosnaker pada bulan Mei lalu, karena tidak dibayar gajinya sudah selama sembilan bulan.
Menurut Esron Saragih, selaku mediator dari Dinsosnaker yang menangani perselisihan ini, hingga persidangan terakhir yang digelar sekitar 2 minggu lalu, PD PAUS yang diwakili kuasa hukumnya tidak menunjukkan itikad untuk segera membayar gaji empat orang pegawai itu sebagaimana ketentuan undang-undang.
“Kami Pak bukannya ingkar janji, nantilah kami akan bayar, nanti kalau sudah jalan usahanya, kami bayar.” Demikian pernyataan pengacara yang menjadi kuasa hukum PD PAUS saat sidang terakhir sekitar dua minggu lalu, sebagaimana ditirukan Esron Saragih, Kamis (14/7/2016) di kantor Dinsosnaker.
Saat itu juga, Esron Saragih langsung menyela ucapan kuasa hukum PD PAUS itu karena menurutnya tidak masuk akal dan mencerminkan tidak adanya itikad baik.
“Maksudnya gimananya, Pak? Jadi kalau 50 tahun ini belum jalan juga (usaha PD PAUS) itu, gak makanlah lagi orang ini?” Beber Esron mengulangi yang diucapkannya kepada kuasa hukum PD PAUS dalam persidangan terakhir itu.
Karena upaya mediasi itu buntu atau tidak membuahkan hasil, Esron kemudian memanggil Pengawas Ketenagaankerjaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana untuk menindaklajuti penanganan perselisihan ini.
“Kalau orang ini sudah turun(Pengawas Ketenagakerjaan), mau tidak mau, (gaji empat orang pegawai) itu harus dibayar. Sekarang mereka (Pengawas) sedang membuat Nota agar gaji itu segera dibayarkan. Kalau ternyata nanti tidak dibayar juga, perkara ini akan dibawa ke pengadilan, itu tugas Pengawas. Pengawas itu kan setara dengan Jaksa,” jelas Esron.
Sementara itu, saat persoalan ini akan dikonfirmasi ke pihak PD PAUS, Bona Simatupang salah seorang pejabat di manajemen PD PAUS, menolak memberi penjelasan dengan alasan sudah tidak lagi menjabat sebagai Humas. Dia lalu mengarahkan wartawan untuk menemui pejabat Humas sekarang, bernama Zaprodi, ke kantor PD PAUS di Gedung Juang yang beralamat di Jalan Merdeka.
Namun pegawai yang bertugas di pintu masuk mengatakan, Zaprodi sedang berada di luar. [nda]
