Oleh : Piliaman Simarmata
Penyelenggara pilkada di Kota Pematangsiantar telah menetapkan kembali jadwal hari H pemungutan suara. Itu adalah penjadwalan kedua untuk sebuah agenda yang sekian lama tertunda. Dan ibarat layar pentas telah kembali dibuka, para calon walikota pun langsung muncul kembali dan melanjutkan aksi kreatifnya dalam bermain kata-kata. Entahlah, entah bagaimana bisa mereka belum juga letih dengan itu semua…
Pematangsiantar adalah sebuah kota kecil dengan masyarakat yang majemuk. Di kota kecil ini, sejak dulunya, masyarakat dari beragam suku bangsa bisa hidup berdampingan dengan sangat harmonis. Masyarakatnya terbuka. Memang, tentang kemajemukan ini, saya yakin pihak penyelenggara dan seluruh calon walikota telah mengetahuinya. Tetapi kali ini, saya rasa ada baiknya jika saya kembali mengingatkan mereka.
Mengapa? Sebab penyelenggara dan para calon walikota ini seakan lupa bahwa kemajemukan adalah sebuah konsekuensi. Konsekuensi dari betapa bersahaja, bersahabat, dan betapa terbukanya manusia-manusia yang tinggal di dalamnya. Dan tidak hanya itu. Sebab kemajemukan adalah juga representasi dari tingkat kecerdasan warga yang sudah berada pada tingkat yang sangat-sangat baik.
Sepertinya, mereka, pihak peyelenggara dan calon-calon walikota ini, lupa akan hal ini. Sehingga mereka abai dan larut dalam lakon membodoh-bodohi…
Menggelar sebuah agenda besar, agenda publik, seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di dalam sebuah kota kecil yang majemuk, akan berimplikasi pada seluruh proses yang mereka jalankan — yang akan terbilang menjadi “kasat mata”. Kasat mata sejak dari proses rekruitmen calon walikota yang dilakukan oleh partai-partai politik, yang ternyata harus membayar uang mahar. Kasat mata pada proses rekruitmen oleh pihak penyelenggara, yang juga ternyata ikut meminta bagian. Dan kasat mata pada TS (Tim Sukses) para calon walikota, yang “beringas-beringas”.
Disebabkan “kasat mata” itulah, maka wajar jika banyak sekali warga yang sudah merasa jenuh dan berharap proses pilkada yang sedang dilanjutkan ini agar segera berakhir. Bukan, bukan karena adanya penundaan yang durasinya hampir satu tahun lantas menjadi jenuh. Tetapi karena hal-hal yang “kasat mata” tadi, yang membuat pesta besar ini sudah menjadi basi meski belum menuju usai.
Jika mau ditambah, kita coba tarik ke lapis masyarakat paling bawah — setelah tahu apa yang terjadi di proses-proses tadi — sebagian besar mereka di lapis ini menjadi sangat apatis dan akhirnya ikut mencoba-coba cari peluang agar juga mendapat “bagian”. Dan di level ini, jangankan yang bisa melihat, yang buta pun bisa merasakan dengan jelas apa yang sedang terjadi.
Dan yang paling parah lagi, jika kita naik ke atas, orang-orang yang tadinya mendaku diri atau yang selama ini kita anggap sebagai kelompok intelektual, ternyata juga ikut minta-minta bagian. Bahkan yang ini lebih beringas lagi.
Disebabkan itulah maka ketika saya diwawancarai wartawan baru-baru ini, saya katakan bahwa calon-calon walikota di Pematangsiantar ini sesungguhnya sudah “babak belur”. Mereka benar-benar babak belur. Babak belur oleh parpol, penyelenggara, TS dan oleh kelompok-kelompok.
Lantas kemudian muncul pertanyaan, apakah para calon walikota ini tidak berniat mengembalikan uang yang sudah mereka keluarkan dari sakunya itu tadi? Benarkan mereka tidak ingin mengembalikan modalnya jika sudah terpilih nanti? Mereka dulunya sudah hidup di zona aman, benarkah mereka sekarang pergi ke “zona neraka” begitu saja tanpa perlu kerugian? Wah, logika apa itu…?
Kepada orang lain, para calon-calon walikota ini mungkin masih aman saja bila mengatakan bahwa jika mereka terpilih nanti, mereka tidak akan korupsi. Atau berkata bahwa mereka hadir untuk menjadi pelayanan terbaik bagi masyarakat, agar masyarakat hidup sejahtera, tanpa perlu menghitung-hitung uang yang sudah mereka dikeluarkan. Terserahlah. Tetapi seandainya pernyataan seperti itu diarahkan kepada saya, saya akan langsung jawab: Pak, sudahlah, cukuplah bohongi dirimu sendiri. Janganlah bohongi orang lain, apalagi saya!
Memang benar, pada awalnya, siapapun berharap mendapatkan pemimpin yang bisa mengayomi, melindungi, mensejahterakan. Tetapi siapapun juga tahu pemimpin seperti itu hanya bisa hadir dari mekanisme dan proses yang berjalan dengan benar. Tidak akan bisa hadir seorang pemimpin yang baik dari proses yang tidak beres, seperti yang sedang terjadi di kota ini.
Maka jika siapapun Anda warga Siantar yang mungkin masih berharap akan hadir pemimpin yang benar-benar pemimpin dari proses yang sedang berjalan ini, buang jauhlah harapan Anda itu. Sebab itu jauh panggang dari api. (**)
(Penulis adalah warga Kota Pematangsiantar)
