isiantar.com – Direktur Sumut Watch, Daulat Sihombing, mengatakan pihaknya menemukan indikasi korupsi di Perusahaan Daerah Pasar Horas jaya (PD PHJ) . Tak tanggung-tanggung, hanya untuk rentang waktu tahun 2015 hingga 2016, korupsi di perusahaan tersebut diduga mencapai Rp 8,3 miliar.
Adapun dugaan modus yang dilakukan manajemen perusahaan itu, kata Daulat Sihombing yang diwawancarai Kamis siang (4/1/2018), dengan menghilangkan atau memanipulasi potensi pendapatan dari sejumlah sektor. Diantaranya potensi pendapatan dari Hak Sewa, Kontribusi Bulanan Pedagang Kios, Kontribusi Harian PKL, Kontribusi Harian Kamar Mandi, dan potensi pendapatan dari Kontribusi Harian Parkir.
Lebih detil ia memaparkan, lewat investigasi dan analisa yang dilakukan, pihaknya menemukan jika besaran pendapatan yang seharusnya diterima dari Kontribusi Hak Sewa untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp 290.750.000, dan untuk tahun 2016 seharusnya sebesar Rp 872.250.000. Namun laporan keuangan perusahaan untuk masing-masing tahun tersebut ternyata hanya sebesar Rp 29.450.000 dan Rp 41.900.000.
Selanjutnya, perhitungan berdasarkan data jumlah kios produktif dengan nilai kontribusi rata-rata Rp 15.000 per bulan, maka nilai terendah potensi pendapatan dari Kontribusi Bulanan Pedagang Kios dihitung mencapai Rp 1.046.700.000 per tahun. Namun ternyata laporan keuangan perusahaan versi Akuntan Publik Syamsul Bahri TRB & Rekan, kontribusi pedagang kios untuk tahun 2015 hanya Rp 908.623.777 dan tahun 2016 hanya Rp 700.207.157.
Kontribusi Harian PKL. Dengan perhitungan kutipan sebesar Rp 1.000 per lapak per hari, sesuai hasil investigasi, ditambah uang kebersihan sebesar Rp 800, Sumut Watch menghitung nilai terendah potensi pendapatan dari kontribusi ini mencapai Rp 3.888.000.000 per tahun. Tetapi, lagi-lagi, laporan keuangan perusahaan ini menyebut untuk tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing ternyata hanya Rp 267.717.600 dan Rp 330.661.200.
Demikian juga dari sektor Kontribusi Harian Kamar Mandi dan Kontribusi Harian Parkir. Potensi terendah Kontribusi Harian Kamar Mandi yang dihitung mencapai Rp 1.071.000.000 per tahun, namun laporan keuangan perusahaan tahun 2015 hanya sebesar Rp 651.242.000 dan tahun 2016 sebesar Rp 801.242.000. Sementara Kontribusi Harian Parkir yang nilai terendah potensi pendapatannya dihitung sebesar Rp 360.000.000 per tahun, ternyata laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2015 hanya sebesar Rp 75.088.000 dan tahun 2016 sebesar Rp 98.248.000.
Mengenai modus yang disebut Daulat dilakukan dengan cara menghilangkan atau memanipulasi potensi pendapatan dari sejumlah sektor, diduga dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Dirut saat itu, Setia Siagian, dengan turut melibatkan oknum-oknum yang bukan bagian manajemen atau karyawan PD PHJ. Dilakukan dengan memanipulasi laporan pendapatan, pengaburan jumlah pedagang kios, penyamaran jumlah PKL, dan mengutip kontribusi tanpa disertai karcis.
“Modus lain yakni dengan cara menyusun rencana kerja anggaran secara minimal dan tanpa asumsi pendapatan yang didukung oleh data. Ini tentu saja tujuannya selain untuk mengaburkan objek kontribusi tapi sekaligus agar direksi senantiasa leluasa merekayasa laporan pendapatan,” ungkap Daulat.
Dan berdasarkan rekapitulasi terhadap lima sumber utama pendapatan perusahaan sebagaimana dipaparkannya sebelumnya, pihaknya kata Daulat, menemukan total potensi kebocoran hingga mencapai Rp 8.310.000.000.
Singgung Penyertaan Modal yang Digunakan Menggaji Karyawan
Selain indikasi korupsi lewat memanipulasi dan merekayasa potensi pendapatan tersebut, Sumut Watch juga menyoal kebijakan direksi yang menggunakan dana penyertaan modal untuk biaya operasional termasuk untuk menggaji karyawan.
Catatan Sumut Watch, hingga Desember 2017 pemko telah mengucurkan dana penyertaan modal yang nilai totalnya sebesar Rp 8,5 miliar. “Dan seharusnya dana penyertaan modal ini kan untuk investasi, reinvestasi dan revitalisasi, tetapi direksi perusahaan justru menggunakan dana penyertaan modal itu untuk operasional, dan untuk biaya rutin termasuk menggaji karyawan. Tentu kebijakan itu berpotensi sebagai tindak pidana korupsi,” imbuhnya.
Terhadap temuan itu, Sumut Watch mendesak walikota membentuk tim untuk mengusut dugaan kebocoran keuangan tersebut, dan juga mendesak Ketua DPRD agar membentuk Panitia Khusus (Pansus). Selain itu BPKP Sumut juga diminta untuk segera melakukan audit investigatif, dan kepada institusi penegak hukum agar proaktif untuk segera melakukan pengusutan atas dugaan tindak pidana korupsi di PD PHJ.
“Sebenarnya masih banyak lagi indikasi penyalahgunaan jabatan di PD PHJ yang terindikasi tindak pidana korupsi. Diantaranya pengelolaan kios yang ternyata banyak dimiliki oleh eks direksi, baik atas namanya sendiri, atas nama isteri atau keluarganya.
Juga indikasi penyalahgunaan jabatan dalam pengangkatan Plt Dirut, rekrutmen karyawan yang berbasis pungli atau pemerasan, juga nepotisme hingga pencucian uang. Namun tentang ini akan menyusul dilaporkan menurut urgensinya,” kata Daulat mengakhiri. [nda]
