Siantar — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Siantar dengan Direksi PD Pasar Horas Jaya dan Komunitas Pedagang Pasar Horas (KP2H) pada Kamis (20/3/2025), mengungkap beberapa hal penting. Diantaranya, Gedung IV Pasar Horas akan segera dirobohkan. Kemudian, adanya rumor bahwa selanjutnya pembangunan dan pengelolaan gedung tersebut akan diserahkan kepada investor.
Direktur Utama PD Pasar Horas Jaya, Bolmen Silalahi, mengatakan, dari hasil rapat terakhir dengan Pemko, gedung yang terbakar pada September lalu itu direncanakan akan dirobohkan pada dua minggu setelah lebaran nanti, atau di sekitar pertengahan bulan April. Usai dirobohkan, di atasnya akan didirikan lapak-lapak darurat untuk tempat berjualan sementara bagi para pedagang yang jadi korban kebakaran.
Namun, paparan Bolmen perihal pembongkaran itu ditanggapi skeptis oleh Komisi III. Pasalnya, paparan itu tidak disertai adanya dokumen hasil kajian, yang setidaknya menjelaskan tentang bagaimana skema lalu-lintas selama pembongkaran dilakukan, dan kemana pedagang yang saat ini berjualan di badan jalan akan dipindahkan.
Ketiadaan hasil kajian ini juga membuat Komisi III skeptis akan keseriusan direksi dan Pemko dalam menangani kondisi yang telah berdampak merugikan ke banyak aspek ini.
Selain itu dalam rapat ini Bolmen juga membenarkan tentang ramainya rumor yang mengatakan bahwa selanjutnya, pembangunan dan pengelolaan Gedung IV tersebut akan diserahkan kepada pihak investor atau swasta.
Walikota Wesly Diminta Berbicara
Meski Bolmen membeberkan rumor itu untuk tujuan menampiknya, namun Agus Butarbutar, selaku ketua KP2H, yang juga ikut di rapat ini, menilai Wesly Silalahi sebagai Walikota sudah sepatutnya berbicara terus terang mengenai konsepnya untuk pengelolaan Pasar Horas khususnya Gedung IV ke depan.
Pasalnya, isu penyerahan pengelolaan gedung itu kepada investor sudah semakin ramai dan mulai diseret-seret oleh beberapa pihak. Sebagai walikota, Wesly dikatakan sudah sepatutnya menyampaikan dengan jelas seperti apa konsepnya untuk Pasar Horas ke depan, demi menciptakan kenyamanan khususnya bagi pedagang.
“Wesly sebagai kepala daerah sudah harus segera menyampaikan sikap yang jelas kepada publik bagaimana konsepnya, teknisnya, strategi, taktiknya,” kata Agus usai rapat tersebut.
Pihaknya sendiri sebagai pedagang, kata Agus, bersikap menolak jika pengelolaan gedung tersebut diserahkan kepada koorporasi atau kapitalis, baik lewat sistem ruislag maupun Bangun Guna Serah (BGS).
“Konsepnya harus pro kepada pedagang, jangan kapitalis, jangan koorporasi. Keleluasaan publik akan terbatas jika modal asing yang mendominasi. Sedari awal kami sudah menyampaikan ini lewat dialog-dialog, lewat pernyataan, maupun lewat mimbar,” tandasnya. (nda)
