isiantar.com – Telah bertahun-tahun sejumlah objek reklame yang mengiklankan produk-produk milik PT STTC terpajang di sejumlah spot atau titik-lokasi di Kota Pematangsiantar. Titik lokasi dimaksud merupakan lokasi-lokasi strategis seperti jalan protokol, perempatan jalan pusat kota, pun titik perbatasan yang menjadi akses masuk ke kota ini.
Tapi ternyata, logika dan aturan hukum jika setiap bentuk reklame mesti dikenakan bea pajak, tidak berlaku bagi reklame milik perusahaan ini.
Terungkapnya fakta ini membuat seorang legislator, Frans Herbert Siahaan, berang saat berlangsungnya rapat pembahasan RP-APBD TA 2017 antara Komisi II dengan Kepala BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah), Adiaksa Purba, Jumat sore (15/9/2017).
“Di (jalan) Merdeka dan Sutomo (merupakan tempat) paling mahal (tarif) pajak reklamenya di Siantar ini. Bagaimana pajaknya itu? Saya pikir merupakan sesuatu yang aneh bisa suka-suka bikin reklame di situ,” ujar Frans Herbert dengan nada tinggi kepada Adiaksa, saat menyinggung jembatan penyeberangan Pasar Horas yang diisi dengan pajangan reklame produk milik PT STTC.
Kepada Frans Herbert, Adiaksa menjawab dengan pengakuan bahwa selama ini reklame-reklame milik PT STTC memang tidak pernah dikenakan pajak oleh pemko. Adapun alasannya, karena yang membangun jembatan penyeberangan itu adalah PT STTC, yang dibangun di masa walikota sebelumnya puluhan tahun lalu.
“Ada perjanjian kerjasama yang ditandatangani walikota terdahulu. Di mana perjanjian itu menyebutkan Pihak Ketiga dalam hal ini STTC membuat jembatan penyebrangan, maka pemerintah menggratiskan iklan reklame yang ada di situ. Itulah isi dari perjanjian itu,” jawab Adiaksa.
Begitupun Adiaksa langsung melanjutkan penjelasannya itu dengan pengakuan bahwa ia juga menemukan kerancuan logika dalam kerjasama tersebut, sebab kerjasama itu tidak diikat oleh batasan waktu. Dan menurut pengakuannya, ia juga telah beberapa kali memanggil pemilik PT STTC guna membahas peninjauan kembali kerjasama itu. Namun pangilan itu tak pernah digubris.
“Yang membuat kita bingung dengan surat perjanjian itu, idealnya kan, kerjasama itu ada batas waktunya, limit time-nya ada, maunya pemerintah (pemko) mengeluarkan kebijakan. Oleh karena itu pihak perusahaan STTC sudah berulang kali kami panggil untuk meninjau kembali. Karena itu potensi luar biasa pemasukan pajak dari itu. Namun sampai sekarang sudah berulang kali kita panggil mereka belum datang,” katanya.
Adiaksa kembali melanjutkan tanggapannya atas kritik keras dari Frans Herbert dengan memohon agar yang melakukan pemanggilan selanjutnya terhadap pihak PT STTC, adalah Komisi II.
“Mungkin lebih bagus (dipanggil) dengan konsep RDP (Rapat Dengar Pendapat) oleh Komisi II. Sehingga Komisi II memberikan kekuatan kepada kami untuk menindak itu, Pak. Itulah kami minta tolong kepada Komisi II, sehingga kami punya kekuatan untuk menindak, pak,” pinta Adiaksa.
Sebelum ke topik pajak reklame PT STTC yang terungkap ternyata gratis selama telah bertahun-tahun, sebelumnya legislator lainnya, Kennedy Parapat, juga menyindir dengan cara mengkoreksi klaim dari Adiaksa bahwa pendapatan pajak dari sektor pajak hotel dan restauran, meningkat. Dimana Adiaksa kemudian mengajukan untuk menaikkan target pendapatan dari sektor tersebut.
Namun dalam koreksi yang dilakukan Kennedy, ditemukan bahwa kenaikan penerimaan pajak yang dimaksud Adiaksa dinilai belum objektif sesuai harapan. Sebab peningkatan itu tidak signifikan, sementara pertumbuhan hotel dan restauran di kota ini terbilang cukup signifikan. Belum lagi setelah mengajukan kenaikan target penerimaan pajak itu, Adiaksa juga mengajukan kenaikan biaya belanja yang nilainya dua kali lebih besar dari target penerimaan tersebut. [nda]
