isiantar.com – Sebayak sepuluh orang pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Pematangsiantar melayangkan surat kepada walikota perihal pernyataan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Kadis DKPP, Tuahman Saragih.
Hal itu terungkap dalam rapat antara Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPj Walikota TA 2017 dengan DKPP, di gedung DPRD, Jumat (4/5/2018).
Pada surat pernyataan itu, tertera bahwa alasan mosi tidak percaya disebabkan Tuahman Saragih selaku Kepala Dinas sudah sering bertindak diluar kewajaran, tidak memahami teknis kegiatan yang dilaksanakan, serta semena-mena terhadap hak-hak pegawai. Tuahman Saragih juga disebut telah melakukan tidak pidana korupsi dengan tidak dibayarkannya uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk Petugas Vaksinasi Rabies.
Saat rapat, terungkapnya keberadaan surat mosi tidak percaya tersebut diawali dari pertanyaan Ketua Pansus, Ronal Tampublon, persis setelah Tuahman menjelaskan tentang program vaksinasi rabies di dinasya. Pertanyaan tersebut menyinggung bagaimana kondisi relasi Tuahman dengan bawahannya.
“Sayangnya anggota bapak ini sama bapak? Persoalannya Pak, ada masuk sama kita surat masalah perjalanan dinas (vaksinasi rabies) tadi yang (jumlah petugasnya) berkisar tujuh sampai delapan orang yang belum bapak bayarkan, padahal mereka sangat membutuhkan itu. Sementara sesuai dengan surat masuk sampai-sampai ngeri suratnya, Pak, ngeri. Surat pernyataan mosi tidak percayalah sampai kepada kami, Pak. Jadi untuk itu, kami juga supaya tau kami tim Pansus mengklarifikasi khususnya kepada pimpinan, mohon dulu keterangan yang jelas, Pak,” pinta Ronal Tampubolon kepada Tuahman.
Di awal penjelasannya, Tuhman mengatakan jika ia juga sudah memiliki firasat akan dilayangkannya mosi tidak percaya itu. Selanjutnya, ia berkata bahwa tidak dibayarkannya biaya perjalanan dinas petugas suntik rabies itu karena para pegawai yang ditugaskan melakukan suntik rabies tidak kunjung menyerahkan Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPPD).
Ia mengaku sudah berulangkali mengingatkan agar SPPD tersebut dilengkapi dan diserahkan, namun tidak dilakukan juga. Sementara hingga saat ini, uang tersebut masih dipegang oleh bendahara DKPP menunggu kelengkapan SPPD tersebut.
“Itunya persoalannya ketua, mau mosi tidak percaya, mau apa, sukanyalah situ,” kata Tuahman.
Tetapi selanjutnya, Tuahman meminta kebijakan Pansus agar pihaknya diberi kebijakan berupa perpanjangan waktu khusus untuk membayarkan uang perjalanan dinas bagi petugas suntik rabies tersebut bagi pegawai yang bisa melengkapi SPPD-nya.
“Saya mohonkan sama bapak-bapak yang terhormat, kita sepakati satu minggu ini, terhitung misalnya hari Senin sampai Jumat, diluar itu karus kita kembalikan ke Kas Daerah. Karena kasihan bendahara memegang uang itu, kalau hilang bagaimana?” Pinta Tuahman, yang langsung disetujui oleh Pansus.
Tuahman: Lahan Persawahan di Siantar Pasti Habis
Salah satu poin yang dicoba dibahas secara mendalam tersebut ialah perihal apa upaya DKPP untuk mempertahankan lahan persawahan yang semakin hari semakin berkurang. Dimana yang menjadi ironi dalam persoalan itu adalah berkurangnya lahan persawahan sebagian besar disebabkan pendirian bangunan-bangunan yang melanggar aturan seperti perumahan. Beberapa anggota Pansus yang mempertanyakan hal ini Frans Bungaran Sitanggang, Hotmaulina Malau, dan Hendra Pardede.
“Kalau kita lihat RPJMD Provinsi, Siantar ini salah satu lumbung beras nasional loh, Pak. Jadi kalau kita tidak bisa melindungi lahan pertanian kita. Saya rasa habis nanti ini, Pak,” kata Frans Bungaran.
“Baik, Pak, seperti kubilang tadi, memang pasti habis, karena ini kota. Soal upaya tadi, adanya Perda kita, kan itulah ditingkatkan oleh OPD yang memangani penegakan perda. Tapi tak bisa, kalau kita ini kan di kota, nah ini apa pun ceritanya. Seperti tadi sudah kukasih contoh anak kita mau bangun rumah, tidak mungkin kita tidak kasih kan?” Jawab Tuahman.
Ekspresi Frans Bungaran tampak langsung kusut mendengar jawaban tersebut. Namun Hendra Pardede mencoba melanjutkan topik yang sama dengan mempertanyakan dan mengutarakan kemungkinan-kemungkinan upaya peningkatan produksi lewat melaksanakan program yang tepat serta memanfaatkan teknologi pertanian yang sesungguhnya sudah lama berkembang. [nda]
