isiantar.com – Meskipun Kadis Ketenagakerjaan, Poltak Manurung, telah menjelaskan dengan detail soal sikapnya atas konflik di satu federasi tenaga kerja itu, yang dengan tetap taat pada batasan-batasannya, namun penjelasan itu sepertinya tetap tidak memuaskan Pansus. Terbukti, pada poin nomor (2) rekomendasi yang dibacakan dalam sidang paripurna, Pansus merekomendasikan agar walikota mengganti Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
Agak berbeda, ketegasan terhadap Dinas Ketenagakerjaan ini tampak tidak berlaku terhadap Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
Ketika rapat dengan Kadis DKPP, Tuahman Saragih, Pansus turut membawa salinan Mosi Tidak Percaya yang dibuat beberapa ASN di DKPP terhadap Tuahman, dan mempertanyakan langsung kepada Tuahman soal mosi tersebut.
Di rapat itu terungkap bahwa mosi tidak percaya itu sebelumnya sudah dikirimkan kepada walikota dan ditembuskan kepada DPRD. Tidak main-main, di dalam mosi itu sebanyak 9 orang ASN bawahan Tuahman menyebut Tuahman telah melakukan korupsi.
(Baca juga: Esron Tertinggi, Budi Terendah)
Selain soal mosi tidak percaya, anggota Pansus juga menyoal upaya Tuahman mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kota ini – sebagaimana yang juga telah diamanahkan undang-undang Nomor 41 tahun 2009 — yang kini semakin kritis. Pertanyaan ini beranjak dari kondisi telah banyaknya lahan pertanian yang telah berdiri bangunan-bangunan.
Untuk pertanyaan tersebut, dengan lugas Tuahman menjawab, bahwa apapun ceritanya, lahan pertanian di Siantar pasti bakal habis.
Ekspresi beberapa anggota Pansus tampak kusut seolah tidak menduga akan menerima jawaban seperti itu.
Namun, meski demikian, meski telah ada tudingan langsung dari bawahannya yang menyebut telah terjadi tindakan korupsi, rekomendasi Pansus kepada walikota yang mengenai dinas ini tampak lebih lunak. Pansus hanya menyarankan kepada Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian agar “SEGERA MELAKUKAN KOMUNIKASI DAN TETAP MENJAGA SINERGITAS TERHADAP SELURUH ASN DI PERANGKAT DAERAH TERSEBUT SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA TERHADAP MASYARAKAT.” (Bersambung…)
[nda]
