Siantar — Klaim Pemko Siantar bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Siantar menolak rencana pendirian universitas negeri (UN), diragukan oleh masyarakat. Keraguan itu didasari pemahaman serta contoh yang sudah terjadi di berbagai kota, dimana kehadiran UN tidak pernah membuat mahasiswa PTS jadi berkurang, tapi sebaliknya justru membuka pangsa pasar yang lebih luas bagi PTS di kota tersebut.
Keraguan itu salah satunya disampaikan Ferri Pardede, warga Kelurahan Kampung Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Selasa (18/8/2020).
Ferri meragukan klaim Pemko itu karena alasan takut mahasiswa akan berkurang menurutnya bertentangan secara teori maupun bukti yang terjadi di lapangan, dan hal itu menurutnya dipahami oleh seluruh pemilik PTS.
“Universitas negeri itukan ‘marketnya’ seluruh wilayah Indonesia, berbeda dengan PTS yang marketnya cenderung lokal. Artinya kalau ada universitas negeri di Siantar maka calon-calon mahasiswa potensial dari seluruh daerah akan berdatangan ke Siantar yang secara tak langsung itu akan memberi akses bagi PTS-PTS di sini untuk mempromosikan juga kampusnya ke calon-calon mahasiswa tersebut.
Jadi UN tidak akan membuat mahasiswa PTS jadi berkurang tapi justru sebaliknya,” kata Ferri.
Sebagai tambahan, pria yang juga dosen salah satu PTS ini juga mengingatkan tentang adanya sistem seleksi dan kuota pada proses penerimaan mahasiswa baru di UN, yang membuat tidak ada jaminan bahwa warga Siantar (yang selama ini jadi calon mahasiswa potensial di PTS) yang akan diterima di UN tersebut.
“Makanya sangat naif saya kira kalau ada yang mengatakan PTS menolak UN, karena hadirnya UN justru akan menguntungkan mereka.
Dan kalau kita lihat skala yang lebih luas, ekses dari setiap kehadiran UN akan memberikan pendapatan atau keuntungan besar bagi masyarakat. Mulai dari masyarakat yang bergeliat di usaha kuliner, properti, dan lain-lain. Bahkan Mall pun akan bisa hadir di sini,” jelasnya.
Diketahui sebelumnya, bahwa kabar penolakan PTS terhadap rencana pendirian UN itu diungkapkan oleh seorang pejabat Bappeda dalam rapat dengan Komisi III DPRD pada pertengahan Juli lalu.
Di rapat itu pejabat tersebut mengatakan bahwa salah satu temuan mereka saat menyusun studi kelayakan atas rencana pembangunan UN di Siantar adalah, PTS di Siantar menolak rencana pendirian UN tersebut karena takut jumlah mahasiswanya akan berkurang.
Komisi III sendiri di rapat ini menyoroti banyaknya proyek-proyek berbentuk studi ataupun kajian di Bappeda, yang hasilnya selama ini tidak pernah diketahui publik dan dampaknya tidak terasa dalam kebijakan-kebijakan Pemko.
“Ini banyak sekali program kajian atau studi (tapi) output-nya kurang jelas. Padahal setahu saya, kajian dari Bappeda seharusnya bisa menghasilkan kebijakan bisa menghasilkan suatu peraturan,” ketus Astronout Nainggolan, salah seorang Anggota Komisi III, terhadap pejabat Bappeda di rapat tersebut. [nda]
