isiantar.com – Hasil konsultasi Panitia Angket DPRD Kota Siantar terhadap saksi-saksi ahli atas kasus dugaan penistaan etnis Simalungun, akhirnya terungkap ke publik.
Hasil konsultasi itu terungkap lewat beredarnya salinan dokumen hasil kerja Panitia Angket sesaat setelah berakhirnya rapat Badan Musyawarah dengan agenda penjadwalan rapat paripurna, pada Jumat pagi (10/9/2018) di gedung DPRD.
Dalam salinan dokumen tersebut, Panitia Angket disebut telah menemui tiga orang yang disebut sebagai Saksi Ahli. Ketiga orang itu ialah Drs. Burhanuddin Purba dari Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai saksi ahli ilmu bahasa, Dr. Muhammad Hamdan, SH,MH, dari USU sebagai saksi ahli hukum pidana, dan Dr. Eron Damanik, MSi, dari Universitas Medan (UNIMED) sebagai saksi ahli ilmu sosial/antropologi budaya.
Dikutip dari dokumen tersebut, adapun pandangan Drs. Burhanuddin Purba dari Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai saksi ahli ilmu bahasa adalah:
- DARI SEGI BAHASA, PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM HAL INI WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TIDAK PERNAH MENISTA, YANG ADA HANYA PENGUCILAN ATAU DISKRIMINASI TERHADAP ETNIS SIMALUNGUN KARENA TIDAK ADA BAHASA PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR YANG MERUSAK ETNIS SIMALUNGUN. DISKRIMINASI LANGSUNG, DISKRIMINASI INI BERLANGSUNG BILA ADA SUATU PERATURAN YANG MENYUDUTKAN SATU PIHAK TERTENTU DAN MEMBUAT PIHAK ITU DIKUCILKAN ATAU DILAYANI DENGAN TIDAK ADIL SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS.
- DALAM PENGGUNAAN KATA PUSAKA, BUKAN MERUPAKAN PENISTAAN KARENA KATA PUSAKA ARTINYA TURUN TEMURUN.
- DARI SEGI PERBUATAN, BILA DILIHAT DARI BROSUR YANG MEMUAT SIMBOL-SIMBOL SIMALUNGUN YANG DIPUBLIKASIKAN KEPADA UMUM SEBELUM DI FINALKAN SUDAH ADA KEBERATAN BERUPA SURAT DARI ETNIS SIMALUNGUN DALAM HAL INI PEMANGKU ADAT SIMALUNGUN TETAPI TETAP DIABAIKAN DAN TETAP DICETAK SESUAI KEHENDAK PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR MAKA INI SUDAH TERMASUK “PENISTAAN, PELECEHAN, PERMUSUHAN, DAN PENCEMARAN TERHADAP ETNIS SIMALUNGUN”.
Sementara pandangan Dr. Muhammad Hamdan sebagai saksi ahli hukum pidana mengatakan:
- PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR DALAM MEMBUAT DAN MEMAKAI SIMBOL-SIMBOL SIMALUNGUN DAN TELAH DIPERTONTONKAN PADA MASYARAKAT LUAS PADA ACARA PERINGATAN HARI JADI KOTA PEMATANGSIANTAR KE-147 TAHUN 2018 ADALAH TIDAK DAPAT DIKATAKAN ATAU DIKATEGORIKAN UNSUR PERBUATAN PIDANA.
- MENURUT SAKSI ILMU BAHASA BAHWA PERBUATAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR TERHADAP PEMBUATAN DAN PEMAKAIAN SIMBOL-SIMBOL SIMALUNGUN YANG SALAH DAN TELAH MEMPERTONTONKAN PADA MASYARAKAT LUAS ADALAH TERMASUK PENGUCILAN DAN PENGUCILAN TERSEBUT ADALAH TERMASUK HUKUM PIDANA.
- DARI LATAR BELAKANG PROSES PEMBUATAN DAN PEMAKAIAN SIMBOL-SIMBOL SIMALUNGUN YANG TIDAK SESUAI DIKATEGORIKAN TERMASUK PENGHINAAN SESUAI DENGAN UNSUR-UNSUR YANG TERDAPAT PADA PASAL 157 AYAT (1) KUHPIDANA.
Dan yang terakhir pandangan dari Dr. Eron Damanik, MSi, sebagai saksi ahli ilmu sosial/antropologi budaya, mengatakan:
- PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR YANG TELAH MEMBUAT DAN MEMAKAI SIMBOL-SIMBOL SIMALUNGUN YANG SALAH DAN TELAH DIPERTONTONKAN PADA MASYARAKAT LUAS PADA ACARA PERINGATAN HARI JADI KOTA PEMATANGSIANTAR KE-147 TAHUN 2018 BELUM DAPAT DIKATAKAN PENISTAAN AKAN TETAPI MERUPAKAN SUATU PENGERDILAN ATAU PENGABAIAN.
- ACARA PERINGATAN HARI JADI KOTA PEMATANGSIANTAR KE-147 TAHUN 2018 ADALAH MERUPAKAN KERJA ADAT YANG MENGHARUSKAN MARHAROAN BOLON YANG MELIBATKAN ETNIS SIMALUNGUN DALAM HAL INI PARTUHA MAUJANA SIMALUNGUN.
- DARI LATAR BELAKANG PROSES PEMBUATAN BROSUR DAN PEMAKAIAN SIMBOL-SIMBOL SIMALUNGUN YANG TIDAK SESUAI DIKATEGORIKAN TERMASUK PENGHINAAN SESUAI DENGAN UNSUR-UNSUR YANG TERDAPAT PADA PASAL 157 AYAT (1) KUHPIDANA.
Sementara dari hasil rapat Badan Musyawarah yang digelar Jumat pagi memutuskan menjadwalkan rapat paripurna terkait dugaan penistaan etnis Simalungun akan digelar pada Senin 13 Agustus 2018. [nda]
