isiantar.com – Badan Pengawas (BP) Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Kota Pematangsiantar meminta Direktur Utama (Dirut) Diddy Cemerlang untuk membatalkan pengangkatan 65 orang pegawai yang SK pengangkatannya ditandatangani oleh Dirut sebelumnya, yakni Benny Sihotang. Tak hanya membatalkan, BP juga meminta agar ke 65 pegawai tersebut dirumahkan.
Rekomendasi untuk membatalkan dan merumahkan itu disampaikan BP kepada Dirut Diddy Cemerlang, lewat surat resmi tertanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani seluruh personil BP yang diketuai Budi Utari.
Sekretaris BP Imran Simanjuntak didampingi Anggota BP Toga Sehat Sihite yang ditemui di kantornya di Gedung II Lantai 3 Pasar Horas, Selasa siang (24/7/2018), mengungkapkan, ada tiga poin pertimbangan yang menjadi dasar terbitnya rekomendasi tersebut.
Pertama, proses pengangkatan 65 honorer menjadi pegawai tetap oleh Benny Sihotang itu tidak sesuai dengan Peraturan Direksi nomor 800/502/PDPHJ/VII/2015 tentang Kepegawaian PD PHJ.
Kedua, atas pertimbangan kondisi keuangan. Dimana hingga triwulan ke-II tahun 2018, perusahaan ini masih dalam posisi rugi sebesar Rp. 223.922.134,-. Dan ketiga, adanya indikasi praktek suap pada proses pengangkatan ke 65 orang tersebut.
Atas adanya indikasi suap itu, BP juga meminta Dirut agar melaporkannya ke aparat hukum.
Imran menambahkan, dari penghitungan yang dilakukan BP, pengangkatan ke 65 orang itu akan menambah beban keuangan sebesar Rp 120.131.738 setiap bulannya.
Sementara mengenai desas-desus beredar yang menyebut adanya pegawai berinisial HH dan Des yang terlibat dalam indikasi praktek suap itu, Imran menolak berkomentar.
Masyarakat Dukung Rekomendasi BP
Sebagian besar masyarakat mendukung rekomendasi BP yang diyakini sebagai langkah besar untuk kebaikan masa depan perusahaan itu.
“Dari dulu kita memang sudah melihat adanya kelebihan jumlah pegawai yang jelas-jelas sangat merugikan perusahaan itu, tapi selama ini kita pesimis akan ada pihak yang berani membongkarnya seperti yang dilakukan Badan Pengawas periode yang sekarang,” kata Yunus Sitio salah seorang warga yang juga dikenal sebagai pemerhati sosial dan kebijakan publik.
Dirinya, kata Yunus, juga menemukan kejanggalan pada proses pengangkatan ke 65 pegawai honor menjadi pegawai oleh Benny Sihotang itu. Sebab informasi yang didapatnya, SK Pengangkatan itu ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2018, yang berarti hanya beberapa jam sebelum Benny menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Dirut.
( Baca juga: Sumut Watch Temukan Indikasi Korupsi Rp 8,3 Miliar di Pasar Horas )
Yunus yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur Program di Lembaga Transformasi Sosial (eLTRANS) juga mendesak Kejaksaan Negeri Pematangsiantar untuk bergerak cepat mengusut dugaan korupsi milyaran rupiah di PD PHJ yang telah dilaporkan salah satu lembaga di beberapa waktu yang lalu.
“Dugaan suap diperusahaan yang ‘dimodali oleh publik’ itu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, dan yang terjadi sekarang ini kita lihat merupakan bagian dari tradisi-tradisi buruk yang sudah lama itu. Makanya kita desak kejaksaan agar bergerak cepat mengusut pengaduan itu,” kata Yunus mengakhiri. [nda]
