Siantar — Tidak masuknya lagi Kota Siantar dalam deretan 10 besar Indeks Kota Toleran (IKT) versi Setara Institute, diminta dipertanggungjawabkan para pejabat publik khususnya Walikota dan Ketua DPRD saat ini. Pasalnya, sejak bertahun yang lalu, citra toleran sudah menjadi semacam marwah atau kehormatan dari kota kecil — yang dulu dikenal sebagai kota sejuk ini.
“Hefriansyah dan Timbul Lingga harus tampil ke publik, menjelaskan, mempertanggungjawabkan kepada publik mengapa ini bisa terjadi. Ini prestasi yang sangat memalukan.
Setidaknya biar kita masyarakat bisa tahu apakah Hefriansyah dan Timbul Lingga juga merasakan bahwa ini adalah prestasi yang sangat-sangat memalukan, bahwa ini kemunduran yang luar biasa di masa mereka menjadi pejabat di kota ini,” kata B Siahaan, salah seorang warga Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Senin (1/3) siang.
Menurut Siahaan, sebagai pejabat yang digaji dari uang pajak masyarakat, Timbul Lingga dan Hefriansyah punya kewajiban moral mempertanggungjawabkan tercampaknya Siantar dari 10 besar kota paling toleran.
Apalagi karena indikator penilaian untuk penilaian IKT tersebut semuanya ada dalam domain kerja pemerintah. Mereka secara moral harus mempertanggungjawabkan hilangnya ‘kehormatan’ kota ini. [nda]
Baca juga:
Coret Lembur PNS tapi Perjalanan Dinasnya Membuncit, DPRD Siantar Dinilai Hipokrit
