Siantar — Walikota Pematang Siantar, Susanti Dewayani, membuka Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting I Tahun 2023, di Ruang Serbaguna Pemko Pematang Siantar, Jumat pagi (17/11/2023).
Di kegiatan ini Susanti menyampaikan pencapaian target pembangunan kesehatan melalui upaya percepatan penurunan stunting merupakan salah satu investasi utama, dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.
Stunting dikatakannya bukanlah sekadar masalah perawakan tubuh yang pendek. Namun lebih dari itu, stunting merupakan hasil dari tidak kuatnya asupan gizi yang terjadi secara berkepanjangan dan atau penyakit infeksi yang kronis dan berulang, yang dampak jangka panjangnya dapat mempengaruhi kualitas SDM Indonesia.
Melalui penguatan deteksi dini dan intervensi yang tepat, lanjutnya, baik intervensi spesifik maupun sensitif, secara kolaboratif dan konvergen, diharapkan stunting dapat dicegah.
“Pemerintah di semua level administrasi dengan dukungan dari semua program dan sektor serta mitra dan stakeholders, sangat berkomitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting,” sebut Susanti.
Konvergensi ini dikuatkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang dilaksanakan di pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai level desa/kelurahan.
Oleh karena itu, katanya lagi, audit kasus stunting menjadi upaya yang sangat strategis dalam penanggulangan stunting secara komprehensif sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi. Dengan audit, diharapkan dapat menjadi pembelajaran di tiap level administrasi untuk penguatan dan konvergensi program, serta memastikan intervensi spesifik dan sensitif sampai pada sasaran.
Susanti yakin, bila semua intervensi dilaksanakan secara optimal, target stunting 14 persen tahun 2024 secara nasional dan 8,96 persen di tahun 2024 untuk Kota Pematang Siantar, dapat dicapai bersama.
“Oleh karena itu, audit kasus stunting ini penting dilakukan agar seluruh komponen yang tergabung dalam struktur Tim Audit Kasus Stunting yang telah dibentuk, dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, serta dapat bersinergi, dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting,” terangnya.
Susanti juga menyampaikan bahwa dirinya menyadari masih banyak hal yang harus dibenahi bersama, terutama dalam hal kolaborasi dan sinergitas yang masih rendah. Oleh karenanya ia meminta seluruh OPD, TPPS, perangkat kecamatan dan kelurahan agar berperan aktif dan serius dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kota Pematang Siantar. Lakukan inovasi terbaik dan menjalin sinergitas dan kolaborasi dengan lintas sektor, stakeholders, dan seluruh lapisan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Kota Pematang Siantar Hasudungan Hutajulu SH dalam laporannya menyampaikan, audit kasus stunting merupakan salah satu kegiatan prioritas pada rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting yang dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga intervensi atau pencegahan dapat segera dilakukan, agar kasus tidak semakin memburuk atau penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa, sehingga kasus tidak berulang di satu wilayah.
Audit kasus stunting, katanya, diawali dengan pembentukan tim audit, kemudian pelaksanaan audit dan manajemen pendampingan. Dilanjutkan diseminasi audit kasus stunting dan evaluasi hasil tindak lanjut audit kasus stunting. Sehingga sinergitas setiap kegiatan dapat terlaksana dan target prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024 secara nasional dan 8,96 persen di tahun 2024 untuk Kota Pematang Siantar dapat tercapai.
Kegiatan evaluasi ini menghadirkan narasumber
Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Pematang Siantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Bappeda Dedy Idris Harahap, Kepala Dinas Kesehatan drg Irma Suryani MKM, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pardomuan Nasution.
Sedangkan peserta ada 80 orang yang terdiri dari TPPS Tingkat Kota Pematang Siantar, TPPS tingkat kecamatan, TPPS tingkat kelurahan, tim teknis dan tim pakar audit kasus stunting, kepala puskesmas, KUPTD Balai KB, satgas stunting, dan lainnya.
Audit kasus stunting dilaksanakan di semua kecamatan se-Kota Pematang Siantar, dengan sasaran: calon pengantin 24 orang, ibu hamil (bumil) 24 orang, ibu pasca melahirkan (bufas) 24 orang, dan bayi dua tahun (baduta) 274 orang.
Hasudungan juga menyampaikan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan audit kasus stunting Tingkat Kota Pematang Siantar, antara lain pembentukan Tim audit Kasus Stunting di tingkat kota berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Pematang Siantar Nomor: 100.3.3.3/1484/x/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Tim Audit Kasus Stunting Kota Pematang Siantar, yang terdiri dari ketua pengarah, tim teknis, dan tim pakar.
Turut hadir, pengurus Ikatan Dokter Indonesia Kota Pematang Siantar, pimpinan OPD, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Pematang Siantar, kepala puskesmas, TPPS, TP PKK, camat, lurah, dan lainnya. [PR/ry]
