isiantar.com – Aspek terbesar yang menjadi kunci keberhasilan penyelengaraan Pemilihan Umum (Pemilu) berada pada peran aktif masyarakat. Dengan peran aktif tersebut, harapan masyarakat akan muncul dan terpilihnya figur pemimpim terbaik, akan bisa tercapai.
Hal itu disampaikan komisioner Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ( Panwascam ) Siantar Martoba pada kegiatan sosialisasi tentang Peran Aktif Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum, yang dilaksanakan di rumah makan Madukoro, Jalan Medan, Kamis (21/12/2017).
Ketua Komisioner Panwascam Siantar Martoba , Henry Marulitua Purba, menjelaskan, sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari peran aktif masyarakat terutama dalam hal pengawasan atas keseluruhan tahapan penyelenggaraan.
Sebab pada pemilu yang merupakan sarana pelaksaan kedaulatan rakyat, rakyatlah yang menjadi aktor penting. Maka dengan pemhaman itu, kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi menjadi sangat diharapkan.
“Kesadaran demokrasi itu bisa dikatakan tinggi, jika partisipasi masyarakat dalam penyelenggaran Pemilunya juga tinggi”, ujar Henry pada penyampaian pemaparan materi dihadapan puluhan warga Kecamatan Siantar Martoba yang hadir pada kegiatan tersebut.
Bentuk-bentuk partisipasi itu dapat diwujudkan diantaranya bisa diterapkan melalui keterlibatan pemantauan pelaksanaan pemungutan hingga perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Termasuk adanya dugaan pelanggaran pemilu. Kalau bapak/ibu menemukannya, laporkan langsung ke Panwascam Siantar Martoba,” ujarnya berharap peserta sosialisasi nantinya meluangkan hati dan pikirannya untuk pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, yang dijadwalkan pada 27 Juli 2018 mendatang.
Mengenai teknis pelaporan atas temuan pelanggaran oleh masyarakat, Wenpriadi yang menjadi Komisioner Panwas Siantar Martoba untuk Divisi Pengawasan dan Penindakan, menjelaskan jika pelaporan dapat dilakukan dengan rentang waktu paling lama tujuh hari sejak ditemukannya pelanggaran tersebut.
“Laporan yang Bapak/Ibu sampaikan, wajib kami teliti selama 3 sampai dengan 5 hari,” kata Wenpriadi, yang lalu menjelaskan jika fungsi penelitian tersebut ialah untuk mengklasifikan jenis pelanggaran yang disampaikan masyarakat tersebut.
Menjawab pertanyaan peserta yang tentang apa jaminan hukum kepada warga yang melaporkan pelanggaran pemilu, Wenpriadi mengatakan bahwa aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini akan menjamin keselamatan warga yang merasa terancam atau di intimidasi.
“Ya, kalau ibu merasa terancam dan di intimidasi. Kita bisa meminta perlindungan dari aparat kepolisian, ya Bapak/ibu,” jawabnya. Sebab dalam pelaksanaan pemilu aparat kepolisian juga turut dilibatkan negara.
Diakhir sosialisasi, untuk mendapatkan informasi mengenai tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Henry mempersilahkan warga untuk mendatangi kantor Panwascam Siantar Martoba, di Jl. Sumber Jaya I, kompleks Perumahan Kasnan No 38.
Jajaran Panwaslih kota Pematangsiantar, juga akan sering melakukan diskusi-diskusi tentang pengawasan pemilu bersama warga di kecamatan Siantar Martoba.
“Nanti, dalam waktu dekat, kita juga akan membentuk posko-posko pengawasan yang akan kita buat di warung-2 tempat ngopi,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Henry, peran aktif masyarakat ini dibangkitkan sekaitan dengan motto Bawaslu dan Jajarannya, yang berbunyi Bersama rakyat kita awasi Pemilu. [win]
