Siantar — Tindakan represif sekuriti PTPN III terhadap Petani dan masyarakat pada Rabu 25 Januari 2023 lalu memunculkan duka pada organisasi keagamaan. Tindak kekerasan yang dilakukan sekuriti PTPN III Unit Kebun Bangun Pematangsiantar terhadap petani dan masyarakat Kampung Baru Kelurahan Gurilla, yang memakan korban ibu-ibu, anak kecil, dan mahasiswa, menjadi pembahasan dalam lingkar topik hilangnya humanisme di Kota Siantar.
Menyikapi hal ini, pada selasa 31 Januari 2023, Ephorus HKI dan Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan. Pertemuan silaturrahmi ini dihadiri langsung oleh Ketua PC Nahdlatul Ulama Kota Pematangsiantar, H Maranaik Hasibuan, MA, didampingi Sekretaris dan Pengurus Harian lainnya. Dan hadir langsung Ephorus HKI Pdt Firman Sibarani, MTh, bersama Pdt Etika Saragih, dan Pdt Berlian Saragih, dan juga dihadiri Komter Sihaloho selaku Sekretaris Futasi.
Dalam pertemuan ini kedua tokoh agama tersebut sama-sama sangat kecewa atas terjadinya tindak kekerasan oleh pihak PTPN III. Serta lambannya pihak aparat keamanan dalam menenggarai konflik yang terjadi. Di sisi lain, mereka juga menyayangkan sikap acuhnya Pemko dan DPRD dari konflik yang telah berlarut dan sudah pernah dikeluhkan secara langsung ini.
H. Maranaik Hasibuan, MA, yang kesehariannya bersikap gembira, berharap dan mengajak Pemko, DPRD, maupun Kepolisian dan PTPN III, untuk bersikap bijaksana dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap menangani permasalahan yang menyangkut masyarakat banyak, apalagi yang berkaitan dengan hajat hidup warga.
Baginya NU terpanggil dalam 2 hal yakni Ukhuwah Insaniah (Persaudaraan sesama Manusia) dan Ukhuwah Wathoniyah (Persaudaraan sebangsa setanah air). Kedua hal ini harus disadari hingga kita harus saling menghormati dan mengedepankan adab dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah. Agama apapun melarang pendekatan pendekatan kekerasan sebagai sebuah jalan keluar. Yang ada jika kekerasan dilakukan akan menimbulkan masalah baru.
“Saya tidak percaya jalan buntu. Dalam musyawarah, ketika musyawarah itu didasari dengan niat yang tulus, ikhlas dan jujur untuk mencari penyelesaiaan, bukan dengan memperkuat argumen dan saling memenangkan kepentingan sendiri pasti ada jalan keluar terbaik” ungkapnya.
Ketua Nahdlatul Ulama ini meminta agar Pemko dapat bersikap bijaksana dalam hal ini, dan DPRD sebagai perwakilan rakyat agar dapat mengawal kepentingan rakyatnya. Pihak kepolisian sebagai instrumen penegak hukum tidak boleh pilih kasih apalagi melakukan keberpihakan terhadap golongan tertentu.
“Pemko dan PTPN III kan adalah pemerintah atau instrumen negara, negara yang harus mendorong kemajuan untuk rakyatnya,” imbuhnya.
Sementara Ephorus HKI Pdt Firman Sibarani, MTh, menyampaikan bahwa pihaknya juga sangat menyayangkan kekerasan oleh PTPN III dan kesan pembiaran yang dilakukan pihak aparat kepolisian. Dirinya sudah lama mengikuti permasalah warga Gurilla dan juga telah menyurati pihak terkait, dan akan tetap berupaya mendorong pihak Pemko dan kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus kekerasan maupun pemanfaatan lahan.
[ry]
