isiantar.com – Adanya indikasi kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) pada manajerial kepegawaian di pemerintahan kota Siantar bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Bahkan itu hanyalah bagian kecil konsekuensi logis dari kepemimpinan walikota Hefriansyah yang sedari awal memang tidak kredibel dan tidak memiliki arah kebijakan yang jelas.
Hal itu disampaikan Direktur Studi Otonomi Politik dan Demokrasi (SoPo), Kristian Silitonga, ketika diwawancarai, Kamis (24/1/2019).
Kristian mengatakan, tidak adanya transparansi mengenai hasil assessment eselon II — yang disinyalir bermotif KKN, juga terkait pelantikan pejabat eselon III dan IV yang juga terindikasi bermuatan KKN, hanyalah masalah hilir (turunan, red) dari persoalan utama di Pemko Siantar yakni tidak kredibelnya dan tidak adanya visi yang jelas dari kepemimpinan Hefriansyah.
“Soal tata kelola kepegawaian yang ditengarai ada aroma-aroma KKN sebenarnya itu soal yang di hilir sekali, dan toh itu pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari arah kebijakan saudara Hefriansyah walikota yang sedari awal kebijakan umumnya itu udah mengandung hal yang problematik begitu, tidak transparan, standar argumentasinya tidak jelas, visi dan arah kebijakan itu tidak jelas, jadi pasti kebawah juga akan rawan mengandung dampak bawaan,” ungkap Kristian.
Jika dicermati kembali, lanjut Kristian, dampak turunan dari ketidakjelasan arah kebijakan Hefriansyah itu sudah cukup banyak dan telah memberi implikasi-langsung-yang-kompleks yang menjadi ‘kerugian’ yang harus ditanggung publik Siantar. Diantaranya, kebijakan pembangunan tugu Sang Naualuh Damanik yang melahirkan polemik hingga mewujud menjadi ‘adu unjukrasa’ dua kelompok masyarakat yang pro-kontra yang salah satunya membawa sudut pandang agama. Lalu, ketidaktegasan soal fungsi Lapangan Adam Malik yang pernah berbuah terjadinya aksi pembubaran konser musik yang menghadirkan artis papan atas yang diidolakan banyak warga Siantar. Dan termasuk terjadinya kasus keterlambatan pembahasan anggaran meski di struktur pemko banyak lulusan sekolah pemerintahan yang seharusnya sudah paham adanya jadwal-jadwal pembahasan tersebut.
Baca juga: Siantar Turun ke Posisi 3 Kota Toleran
Ketidakjelasan visi itu dikatakan Kristian juga terlihat lewat tidak sustainable (berkelanjutan)-nya program assessment terhadap eselon II pada September lalu. Setelah tidak transparan dan menggantung tindak-lanjut assessment itu sampai berbulan-bulan, yang dilakukan Hefriansyah justru menggelar pelantikan terhadap eselon III dan IV yang kemudian ternyata pelantikan itu juga ditengarai beraroma KKN.
“Sekarang lalu bilang mau bikin open bidding dulu? Ya mbok kalau mau bikin program itu yang sustainable-lah. Makanya, sejatinya kalau kita bicara standar asessment, saya ingin sebenarnya saudara walikota yang di-assessment terlebih dahulu, lalu sekda, dan orang-orang pelaku (tim) asessment itu,” katanya mengakhiri. [nda]
Baca:
