isiantar.com — Pelanggaran pemilu berbentuk pengalihan suara antar sesama calon anggota DPR-RI di satu partai, disinyalir terjadi. Pengalihan suara itu ada di Partai Golkar daerah pemilihan Sumut III. “Ada upaya sekelompok orang mengalihkan suara Golkar dan suara antar caleg,” demikian diungkapkan Politikus Partai Golkar, Anton Sihombing kepada wartawan di Tiga Balata, Simalungun, Jumat, 19 April 2019.
Menurut Anton, DPD I Golkar Sumut saat ini tengah mentabulasi data perolehan suara pemilihan legislatif di setiap tingkatan. Hasil sementara, suara Golkar untuk DPR-RI di tiga daerah pemilihan (Dapil) khususnya Sumut III cukup menggembirakan. Hanya saja, kata Anton, ada upaya sistematis melakukan politik tidak beradab dengan cara mengalihkan suara antar caleg. “Kita mengendus adanya pengalihan suara antar Caleg di Golkar khususnya dapil Sumut III,” ungkapnya.
Dapil Sumut III meliputi 10 kabupaten kota, salah satunya Kota Tanjung Balai. Suara di daerah itu berdasarkan data yang tercatat di tabulasi Golkar Sumut, Anton mendapatkan 1.109 suara, sementara caleg lainnya dari partai Golkar yakni Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mendapat 9 ribuan. Jumlah perolehan suara miliknya kata dia tak sebanding dengan apa yang telah diperjuangkannya hingga masyarakat bisa menikmatinya.
“Saya sudah berkali- kali datang ke Tanjung Balai. Kita bawa Komisi V. Kita bawa anggaran infrastruktur jalan lingkar, bedah rumah, jembatan gantung. Masa yang milih 1.109 orang,” keluhnya.
Anton mencurigai disparitas perolehan suara yang cukup lebar itu akibat upaya sitematis Golkar Sumut memenangkan Caleg tertentu. Indikasinya menurut Anton ditandai dengan mendatangkan Ketum Golkar di Tanjung Balai, membagi-bagikan sembako dan mempengaruhi pilihan pengurus, anggota, kader dan simpatisan Golkar. “Dari awal, Golkar Sumut mengarahkan ke Caleg nomor 1. Ini politik tak beradab. Ini sungguh berbahaya,” ungkapnya.
Anton berujar sangat menyesalkan hal tersebut. Baginya, persoalan ini bukan perkara menang-kalah tetapi lebih pada harkat yang didapat lewat menegakkan keadilan apalagi untuk partai Golkar sebagai partai tertua.
“Partai Golkar sebagai partai tertua, terbuka dan demokratis. Jika ada mengarahkan ke calon tertentu, berarti sudah mengalami kemunduran,” ujarnya.
Anton mengatakan ia akan segera melaporkan indikasi politik kotor Golkar Sumut ini ke DPP Golkar termasuk ke polisi dan penyelenggara pemilu. Dimana ia juga mengendus uang saksi Golkar tidak dikelola dengan baik dan profesional. “Saudara Plt Ketua Golkar Sumut harus fair dan bila perlu diperiksa,” katanya.
Pada kesempatan itu, Anton juga berharap penyelenggara pemilu tetap bekerja profesional dan taat aturan. “Jangan mau dipengaruhi oleh Caleg maupun tim sukses menggeser atau merubah suara,” imbuhnya.
Publik saat ini, tambah Anton, tengah konsentrasi mengikuti perkembangan perolehan suara. Bila ada pergeseran suara atau perubahan tak sesuai dengan C1 Plano yang diklaim caleg tertentu lebih unggul meski faktanya berbeda, masyarakat dan timnya ujar Anton akan melakukan perlawanan dan menempuh jalur hukum. “Jangan coba-coba C1 Plano dirubah atau buat C1 Plano tiruan. Kita akan lawan,” pungkasnya. [PR/nda]
Baca juga:
