isiantar.com – Usaha Pemko Siantar untuk mendapatkan lahan seluas 573 hektar eks-HGU PTPN III di Tanjung Pinggir, ternyata sudah sampai pada tahap akhir. Secara teknis, pemko tinggal harus membayar ganti rugi sebesar Rp 3 miliar, dan maka kepemilikan lahan tesebut akan berada di tangan pemko.
“Di zaman Dahlan Iskan kan itu sudah diserahkan ke kementerian BUMN. Nah sekarang yang belum tuntas itu tinggal penyerahan dari kebunlah ke kita. Tinggal ganti ruginya yang belum kita bayar, kurang lebih 3M. Kecil, kan?” Kata Wakil Ketua DPRD, Mangatas Silalahi, saat diwawancarai tentang kerumitan yang dihadapi yang membuat pengambil-alihan lahan tersebut jadi berlarut-larut, Selasa sore (3/10/2017).
Untuk saat ini, lanjut Mengatas, pemko telah membuat skema yang akan mengurus teknis pembayaran ganti rugi ke PTPN itu nantinya. Yakni pemko akan membentuk sebuah Tim Pelepasan Lahan yang direncanakan dibentuk tahun ini.
“Terus nanti (kesulitannya) mengamankan (pihak-pihak) yang sudah membangun di situlah. Itulah kesulitannya,” imbuhnya.
Tentang kesulitan mengamankan pihak-pihak yang saat ini telah mendirikan sejumlah bangunan di atas lahan tersebut, yang dalam tinjauan pemko adalah ilegal, menurut narasumber lain yang diwawancarai isiantar.com, merupakan hal yang paling rumit di dalam pembahasan pemko selama ini yang menyebabkan usaha pelepasan lahan tersebut jadi berlarut-larut.
( Baca: Pemko Siantar Hadapi Krisis Lahan )
Menurut narasumber yang tak bersedia namanya diterakan ini, apa yang dikatakan Mangatas itu sesungguhnya sudah lama menjadi rahasia dikalangan elit pemko khususnya pejabat yang ikut dalam Tim Penguasaan Lahan (tim pertama) yang dibentuk pemko.
“Usaha pemko sudah lama sampai di tahap itu. Bayangkan sejak Dahlan Iskan masih menteri. Yang paling rumit nantinya kan mengatasi gejolak-gejolak dan klaim-klaim (setelah lahan itu dilepaskan). Taulah kita di situ sekarang sudah ribuan kurasa bangunan. Banyak kelompok, banyak klaim. Itu yang sulit membahas cara antisipasinya, jadinya kayak didiamkanlah dulu, karna memang agak bingung memang memperhitungkan cara mengantisipasi itu, taulah kita (karakter) Siantar ini,” ujar narasumber.
Diakui narasumber, posisi ini menjadi semakin sangat dilematis sebab pemko saat ini dihadapkan pada soal krisis lahan yang sangat urgen. Jadi mau tak mau pemko memang sebaiknya segera membayar ganti rugi senilai tiga miliar tersebut.
“Ya, berharap sama (walikota) Hefriansyah lah. Dia memang masih muda, tapi kita lihatlah apa dia punya keberanian menghadapi situasi itu nantinya. Tinggal bayar aja, he,-he…,” ucapnya.
Pemko Juga Minta Lahan 10 Ha dari PTPN IV Bah Jambi
Selain soal mengupayakan pelepasan lahan eks-PTPN III di Tanjung Pinggir, Mangatas Silalahi yang diwawancarai di kompleks gedung DPRD sore itu juga mengatakan bahwa pemko telah menyurati PTPN IV Kebun Bah Jambi, untuk mau memberikan lahannya seluas 10 hektar kepada Pemko Siantar.
“Kita sudah surati PTPN IV agar memberikan lahannya seluas 10 hektar, untuk kita buat tempat pekuburan dan pembangunan kantor. Ya kita buat ada kerjasama lah. Pemkab Simalungun koq dapat? Koq mereka bisa?” Ungkap Mengatas. [nda]
