Home Fokus Pemko Siantar hadapi krisis lahan

Pemko Siantar hadapi krisis lahan

SHARE
Gedung SLB di Tanjung Pinggir, yang pembangunannya tersangkut masalah hukum.

isiantar.com – Diantara persoalan yang dihadapi pemko Siantar saat ini, krisis lahan menjadi salah satunya.

Bila beberapa tahun lalu masalah ini masih sekadar didudukkan pada soal kebutuhan tanah wakaf, mengatasi kemacetan, kebutuhan lahan permukiman baru untuk perluasan kota, dan kemudian untuk pembangunan kantor-kantor lurah yang ternyata selama ini sifatnya masih mengontrak, teranyar di pertengahan tahun 2017 ini pemko juga dihadapkan pada persoalan penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan pasar tradisional yang sumber dananya berasal dari kementerian.

Kucuran dana Rp 6 miliar dari kementerian untuk membangun tiga pasar tradisional di tiga kecamatan cukup membuat pemko kelabakan. Pasalnya, salah satu syarat mutlak untuk bisa mempergunakan dana tersebut adalah adanya lahan yang representatif yang bersertifikat milik pemko. Dan ketersediaan lahan untuk itu, belum ada.

Untungnya, kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Siantar, Kalbiner Lumbantukkup, dalam rapat Pembahasan RP-APBD 2017 dengan Komisi II DPRD, Senin siang (20/9/2017), permasalahan itu sudah berhasil mereka atasi. Pihaknya telah mendapat tiga lahan yang representatif di tiga lokasi, sebagaimana syarat dari kementerian.

Tiga lahan dimaksud yakni, lahan pasar tradisonal di Tojai Kecamatan Sitalasari milik PD Pasar Horas Jaya yang selama ini terbengkalai, lahan di Sibatu-batu Kelurahan Bah Sorma yang merupakan milik PD PAUS, dan satu lagi lahan yang berlokasi di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Martoba yang juga milik PD PAUS.

Tetapi, di dalam rapat itu juga kemudian terungkap, bahwa persoalan kebutuhan lahan untuk pembangunan pasar tradisional ternyata belum tuntas. Sebab untuk tahun 2018, kementerian masih memiliki alokasi sekitar Rp 6 miliar lagi untuk pembangunan pasar tradisional di Siantar.

Demi mendapatkan kucuran anggaran untuk tahun 2018 itu, ungkap Kalbiner, beberapa waktu lalu dirinya bersama sejumlah pejabat teras pemko telah berangkat ke kantor kementerian di Jakarta. Namun dikarenakan persyaratannya sama, dan pihaknya belum yakin akan kembali mampu menyediakan lahan di kecamatan, akhirnya yang didapat hanya sebesar Rp 4 miliar dan itu pun untuk program revitalisasi pasar.

(Baca juga: Lahan Tanjung Pinggir, Tinggal Bayar Rp3 Miliar Dapat 573 Hektar)

Untuk mendapatkan Rp 4 miliar itu, pihaknya juga harus bersiasat. sebab di tahun lalu pasar tradisional yang ada di kota ini sudah mendapatkan anggaran untuk revitalisasi, dan dana itu tidak boleh digunakan untuk pasar yang sama.

Mereka pun mensiasati dengan membuat sebuah nama pasar baru, yakni Pasar Dwikora II.

Dijelaskannya Kalbiner, Pasar Dwikora II sesungguhnya adalah Pasar Dwikora atau yang juga dikenal dengan nama Pajak Parluasan yang beralamat di Kecamatan Siantar Utara. Yang untuk keperluan mendapatkan anggaran dari kementerian tersebut, untuk sementara, secara adminsitrasi pasar itu dibagi menjadi dua, yaitu Pasar Dwikora, dan Pasar Dwikora II.

Apakah hal ini tidak melanggar karena terkesan manipulatif?

“Ya, nanti bisa di-over, koq. Di-over entah ke pasar mana lagi dibikin. Pokoknya administrasi jalan dulu di sana (Jakarta) daripada kosong kita, gak dapatan. Kalau kepastian (penggunaannya)-nya kan (di tahun) 2018. Siapalah nanti meneruskan bapak-bapak ini, karena tahun 2018 (saya) sudah gak lagi. Itulah pengorbananku di tahun ini, karena aku tahun 2018 udah pensiun itunya maksudku.” Demikian jawaban Kalbiner saat diwawancarai wartawan seusai rapat.

 

Krisis disebalik peluang lahan ratusan hektar dari eks HGU PTPN III Tanjung Pinggir

Persoalan krisis lahan yang dihadapi pemko ini menjadi salah satu tema yang paling sering diungkit sejumlah anggota DPRD dalam rapat pembahasan RP-APBD 2017 dengan Pemko. Dilema ini selalu dikomparasikan dengan adanya potensi untuk menambah lahan seluas 573 hektar dari eks HGU PTPN III, di Tanjung Pinggir, yang sudah ada sejak awal tahun 2000 lalu.

Salah satu angota dewan yang juga mengungkit ini adalah anggota Komisi III, Oberlin Malau. “Ada tugas kita yang terus tertunda-tunda yaitu lahan 573. Memang gak seriusnya pemko mengurusi ini? Ganti Bappeda, ganti walikota, ganti Sekda, tapi tetap begitu. Sampai sekarang tidak ada anggaran untuk itu diusulkan. Kalau memang gak sanggup, bilang gak sanggup, biar kita duduk bersama menyelesaikan itu,” ujar Oberlin kepada Kepada Bappeda Midian Sianturi.

Oberlin melanjutkan, “kita harus menunggu mendudukkan siapa lagi? Ini yang heran saya. Apabila belum duduk pasti bilang ‘saya bisa, saya sanggup’. Nyatanya setelah duduk, ditinggalkan. Sebenarnya kalau gak sanggup, jangan duduk di situ. Itu masalah besar, koq,  dari mana terbantu kota ini (menghadapi krisis lahan) apabila itu tidak diselesaikan. Ini bergerak pun tidak sama sekali.

Tapi setiap dewan bertanya, ‘lagi proses lagi proses’, entah apanya diproses? Rekomendasi kami terus. Di pandangan fraksi kami, terus kami tanya, alasannya ‘proses, proses’. Saya raya kalau proses, bergeraknya itu. Ini nggak. Sampai sekarang kubaca di sini tidak ada penambahan (pengalokasian angaran) untuk menangani itu, ini (jawabannya) ‘proses-proses’,” ketus Oberlin.

Sebelumnya, di ruang rapat yang berbeda, anggota Komisi II Henry Dunand Sinaga juga sempat mempertanyakan hal yang sama kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Adiaksa Purba, dari sudut kebijakan anggaran. [nda]