isiantar.com – ‘Kekisruhan’ yang terjadi pasca dinonaktifkannya Mindo Nainggolan dari jabatan Kepala Pasar (Kapas) Dwikora, masih berlanjut.
Teranyar, Senin 4 Maret 2019, di salah satu media cetak terbit sebuah berita dengan judul “MMI: Imran Simanjuntak Dalang Kisruh Balairung Rajawali” dengan narasumber bernama Bonatua Pos-pos.
Imran Simanjuntak, Direktur SDM PD PHJ yang disebut di berita itu, bereaksi. Lewat rilis yang ia kirimkan ke isiantar.com, Imran Simanjuntak bahkan mengultimatum Bonatua untuk meminta maaf secara terbuka di media dalam tempo 2×24 jam. Berikut isi lengkap pernyataan Imran Simanjutak:
Imran Simanjuntak minta Bonatua Ubah Paradigma Berpikir
Pola berpikir Bonatua itu keliru dan menyesatkan menyebut saya sebagai dalang kisruh Balairung rajawali, justru sebaliknya sejak kita menemukan indikasi kejahatan yang ada di Balairung, Mindo mulai meradang.
Secara histori kami Badan Pengawas yang menjalankan tugas direksi sesuai PP 54 2017 justru masuk berada ditengah perjalanan pembangunan Balairung. Saat itu kami menemukan beberapa kejanggalan dalam rencana operasionalisasi pasar Balairung yang berada dalam penanganan kinerja Kapas Dwikora.
Antara lain pasar masih dalam proses pengerjaan tapi transaksi dan rekrutmen pedagang sudah dilakukan tanpa ada dasar dan atau kebijakan direksi. Hingga segala bentuk transaksi pembiayaan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Kemudian kriteria pedagang yang berhak berada di 14 kios yang ada dan 186 meja batu juga belum memiliki standar yang harusnya dibuat dengan peraturan direksi atau landasan yang dijadikan acuan (ini tidak kami temukan dari direksi sebelumnya).
Kami juga tidak menemukan SOP yang mengatur regulasi oprasionalisasi tata kelola pedagang melalui sistem penzoningan jenis dagangan sesuai dengan peruntukannya sebagai pasar kering. Serta aturan yang mengikat pedagang berupa ketentuan dan sanksi.
Bahwa hasil dari pembangunan Balairung Dwikora adalah hal yang harus terintegrasi dengan kebersihan Pasar Dwikora juga menghindari macetnya arus lalulintas khususnya jalan Patuan Nagari. Dan Balairung inilah yang diharapkan sebagai tempat relokasi pedagang yang berasal dari Patuan Nagari.
Jika belum ada sistem aturan dan regulasi yang dikeluarkan Direksi dalam tata kelola pasar Balairung maka segala kebijakan saudara Mindo adalah like or dislike, antara suka dan tidak suka.
Selanjutnya dengan belum adanya sistem seperti yang kami uraikan di atas namun temuan di lapangan sesaat setelah kami menjabat dan pengakuan saudara Mindo sudah menerima uang Rp. 1 juta/ kios. Inilah yang membuat kami heran, berani sekali Mindo ini. Tanpa didasari peraturan sudah melakukan transaksi.
Maka berdasarkan temuan itu kami Badan Pengawas yang menjalankan tugas direksi meminta kepada saudara Mindo untuk menitipkan dana yang telah diterimanya dari pedagang memasukkan ke kas PD PHJ sebagai titipan. Dan menugaskan Kasubag Kas dan Pajak untuk menerimanya secara resmi. Karena kami merasa penerimaan itu belum memiliki dasar hukum yang jelas maka sifatnya hanya titipan.
Ini kami lakukan adalah untuk melindungi dan menyelamatkan pedagang yang telah memberikan dananya kepada saudara Mindo agar tidak sia-sia. Kami meminta datanya untuk selanjutnya akan diverifikasi dan disesuaikan nantinya dengan SOP yang akan di buat dalam rapat direksi. Jadi dana yang ada di kas PD PHJ sifatnya titipan sementara data nama pedagang yang diberikan masih dalam proses verifikasi sesuai ketentuan.
Diluar itu adanya pungutan pungutan dengan nilai nominal lebih yang dilakukan saudara Mindo kepada pedagang dengan janji janji muluk yang angkanya sangat fantastis merupakan tanggungjawab saudara Mindo yang harus dipertanggungjawabkanya secara pribadi.
Dari penjelasan di atas yang posisi kami masuk ditengah jalan dan menemukan kejahatan saudara Mindo untuk menyelamatkan pedagang dan PD PHJ apa pantas disebut sebagai dalang kisruh Balairung???
Saudara Bonatua sangat keliru pemikirannya terbalik dan tanpa rasionalisasi yang jelas.
Maka dengan tegas saya meminta kepada saudara Bonatua Pos pos yang mengatasnamakan ketua Majelis Muslimin Indonesia untuk minta maaf dalam 2 X 24 Jam di 3 (tiga) media. Apabila tidak dilakukan maka saya akan membawa hal ini karena hukum karena telah melakukan pencemaran nama baik saya dan citra direksi PD PHJ. (**)
Editor: nda
Baca juga:
