isiantar.com – Seluruh Pimpinan SKPD diminta segera melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun sebagaimana sering terjadi. Sebab kecenderungan penumpukan penyelesaian anggaran di akhir tahun menimbulkan konsekuensi rendahnya kualitas hasil pembangunan sekaligus berkurangnya nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat.
Hal itu disampaikan Hefriansyah dalam kata sambutan tertulis pembukaan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Kota Pematangsiantar Triwulan I Tahun 2017, Rabu pagi (8/3/2017), di Aula Serbaguna Bappeda, yang dibacakan oleh Pelaksana (Plt) Sekda Reinward Simanjuntak.
Hefriansyah yang juga Pelaksana Harian (Plh) Walikota ini, juga mengajak seluruh SKPD agar ke depan merencanakan program-program prioritas yang benar-benar memberi efek signifikan bagi masyarakat.
“Perencanaan harus dapat meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan daya saing daerah,” katanya.
Selanjutnya, seluruh SKPD juga diminta membenahi kelengkapan perencanaan teknis seperti pembuatan Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen lainnya sebagai data pendukung usulan kegiatan yang bersumber dari APBD Propinsi maupun APBN. Agar usulan kegiatan yang belum terealisasi oleh pemerintah atasan, diharap dapat segera direalisasikan.
Sementara di dalam rapat, Plt. Kepala Badan Perencana (Bappeda) Acai Tagor Sijabat, melaporkan bahwa tujuan Rakorbang ini adalah melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Triwulan-I Tahun 2017 di lingkungan Pemko Pematangsiantar. Tujuan lain, untuk membuka wawasan bagi aparatur pemerintah guna mewujudkan prioritas pembangunan dibidang infrastruktur.
Dalam Rakorbang dengan Topik “Percepatan pembangunan dan Rapat Kordinasi SKPD” ini, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Pardamean Silaen, turut memberikan pemaparan dengan judul “Percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah TA 2017”.
Sementara pemaparan dari Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Adiaksa Purba, berjudul “Mekanisme pencairan anggaran untuk mempercepat penyerapan anggaran TA 2017”. (eV)
