Simalungun — Pemkab Simalungun melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membongkar beberapa lapak kecil yang berdiri di pinggir Jalan Asahan, persisnya di depan Humanitas Resort, Selasa (17/9/2019) siang.
Lapak-lapak yang dibongkar itu berupa tiang-tiang kayu tanpa dinding beratap terpal yang beberapa bulan lalu didirikan para pedagang yang diantaranya pedagang buah dan pakaian murah.
Para pedagang yang lapaknya dibongkar — salah satunya adalah pasangan suami-istri penjual pakaian murah — terlihat pasrah tanpa perlawanan. Mereka hanya bergegas menyelamatkan barang dagangannya, sembari melihat puluhan personil Satpol PP membongkar lapak tempat cari nafkah mereka dan memasukkannya ke truk patroli.
Informasi dihimpun, sebelum pembongkaran itu, seminggu lalu Satpol PP sudah datang memperingatkan para pedagang untuk membongkar sendiri lapaknya. Tapi peringatan itu tak hanya bagi pedagang di depan Humanitas, tapi juga bagi pemilik lapak-lapak yang berdekatan seperti yang berdiri di atas lahan milik negara yang ada di sekitar kompleks eks gedung DPRD dan eks kantor Bupati.
Namun anehnya di hari pembongkaran siang itu, yang dibongkar Satpol PP cuma beberapa lapak tiang kayu beratap terpal di beram jalan di depan Humanitas. Sementara lapak-lapak semi permanen di beram jalan sekitar eks gedung DPRD dan Kantor Bupati, tidak disentuh sama sekali.
Pedagang pakaian murah yang lapaknya dibongkar tampak terduduk di atas akar pohon sambil menggendong anaknya yang masih balita, Selasa (17/9). (isiantar/nda).
Ada Indikasi Penjarahan dan Komersialisasi Lahan Negara
Keberadaan belasan lapak semi permanen di beram jalan Sitalasari dan Ragi Pane menjadi pemandangan baru di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Menurut warga, belasan lapak atau kios itu terbangun dalam satu bulan terakhir.
Salah satu sumber menyebutkan, setiap kios tersebut mempunyai pemilik masing-masing yang berbeda orang. Namun, ada tiga buah kios yang merupakan milik tiga pejabat, yaitu satu oknum camat dan dua oknum pangulu.
Sumber juga mengindikasikan adanya komersialisasi lahan tersebut lewat kutipan berupa uang iuran rutin yang akan dikenakan bagi pemilik kios.
Lewat penggusuran pedagang yang kontras pada Selasa siang, sumber menilai adanya tindakan tebang pilih yang dipertontonkan Pemkab Simalungun dalam hal penegakan perda.
“Sama-sama di lahan punya negaranya, sama-sama di atas beram, kenapa yang di sana dibongkar yang ini tidak? Inilah yang namanya ‘tumpul ke atas itu’. Ini ironi, harus diusut” kata sumber.
(Atas) lapak/kios semi permanen yang berdiri di beram jalan Sitalasari, (bawah) lapak/kios yang berdiri di atas beram jalan Ragi Pane, Selasa (17/9) sore. (isiantar/nda).
Sementara itu Camat Siantar Daniel Silalahi belum berhasil dikonfirmasi mengenai kehadiran kios-kios semi permanen di atas lahan negara yang berada di wilayah administrasinya ini. [nda]
