Home Peristiwa Salah Paham Soal “LO” Bikin Karyawan PDAM Tirtauli Panik

Salah Paham Soal “LO” Bikin Karyawan PDAM Tirtauli Panik

SHARE
Brosur PDAM Tirtauli untuk pemasangan instalasi baru.

isiantar.com – Kegiatan diskusi antara manajemen bersama Badan Pengawas dan karyawan PDAM Tirtauli, Pematangsiantar, Jumat pagi (14/9/2018), diwarnai “kepanikan” beberapa oknum pegawai.

Kepanikan disebabkan adanya pegawai yang keliru mengasumsikan perihal permintaan Legal Opinion (LO) dari pihak Kejari terhadap sebuah peraturan perusahaan terkait dana kesejahteraan pegawai pada masa purna bhakti, yang diminta oleh manajemen PDAM Tirtauli dibawah kepemimpinan direksi yang baru.

Pegawai itu langsung mengasumsikan permintaan LO itu adalah upaya manajemen untuk menghapus atau meniadakan uang jasa pengabdian bagi mereka, dan dia langsung menyebarkan asumsinya itu dengan menghubungi wartawan.

Dalam klarifikasinya terhadap sejumlah wartawan yang kemudian datang menemuinya, Kabag Humas PDAM Tirtauli, Ikhwan Lubis, menjelaskan, bahwa pihak manajemen sama sekali tidak pernah terbersit untuk meniadakan dana kesejahteraan pada masa purna bhakti tersebut.

(Baca juga: Mendesak, Siantar Butuh Mobil Damkar Skylift)

Dijelaskannya, Legal Opinion adalah pendapat hukum dari pihak kejaksaan yang diminta oleh manajemen dibawah kepemimpinan direksi yang baru, karena menemukan adanya peraturan yang dibuat pada masa periode sebelumnya, yang rancu atau kurang jelas.

“Jadi manajemen tidak ada niat untuk menghapus atau meniadakan tetapi harus mengacu pada ketentuan dan peraturan yang benar, agar kedepannya tidak terjadi permasalahan hukum. Untuk itu manajemen meminta pendapat hukum dan kepastian hukum (dari Kejari) sebelum merealisasikannya” kata Ikhwan.

Lebih lanjut, pentingnya LO itu juga dikuatkan oleh adanya laporan pengaduan oleh salah satu NGO ke kejaksaan baru-baru ini terkait uang jasa pengabdian yang diterima oleh direksi yang sebelumnya.

“Jadi kita minta pendapat hukum agar dikemudian hari tidak terjadi masalah. Intinya tidak ada (niat) meniadakan uang pesangon dan penghargaan. Saya kan pegawai juga di sini, saya pun tidak mau gitu,” ungkap Ikhwan.

Permintaan legal opinion itu sendiri, kata Ikhwan, sudah disampaikan manajemen ke Kejaksaan beberapa waktu lalu dan masih dalam proses. [nda]


Baca Juga: Kuburan di Atas Pohon, Sebuah Objek Wisata di Samosir