Home Peristiwa Rp 4,9 miliar Sia-sia, Jalan tembus Perkantoran Bupati Jadi Semak Belukar

Rp 4,9 miliar Sia-sia, Jalan tembus Perkantoran Bupati Jadi Semak Belukar

SHARE
Jalan tembus perkantoran bupati

isiantar.com – Jalan tembus yang dibangun untuk menghubungkan eks perkantoran Bupati Simalungun dan perkantoran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2010 lalu,  dengan biaya Rp4,9 miliar, kini sudah hancur dan dipenuhi belukar. Yang tersisa hanya jalan setapak menyerupai jalan tikus.

Dulu, di masa kepemimpinan bupati Zulkarnain Damanik, jalan tembus ini dibangun untuk fungsi mempersingkat jarak tempuh dari kompleks eks-kantor bupati dengan kompleks perkantoran SKPD, yang letaknya berseberangan dipisah oleh sungai.

Hitungannya, saat itu, jika melalui jalan, maka dari kantor bupati ke perkantoran SKPD atau sebaliknya, besar akan membutuhkan waktu 20 menit. Maka dengan dibangunnya jalan tembus ini, waktu tempuh hanya sekitar 3 menit.

Jalan dibangun dengan lebar 3 meter aspal hotmix, satu paket dengan proyek pembangunan gorong-gorong untuk aliran air sungai.

Namun ketika dikunjungi isiantar.com, Rabu (5/4/2016) kemarin, jalan ini sudah nyaris tidak kelihatan lagi karena sudah ditutupi semak belukar. Yang tersisa hanya segaris jalan setapak menyerupai jalan tikus, yang susah dilalui karena diatasnya tumpukan batu-batu kerikil yang sudah terkelupas dari aspal.

Topot Saragih, selaku pejabat Kepala Dinas PU Bina Marga tahun 2010 lalu, melihat itu seperti hal wajar yang tidak perlu dipermasalahkan. “Yah gimanalah, jalan itu kan tidak kita dipakai lagi, lagian Kadis PU nya kan sudah ganti.” Demikian jawaban Topot Saragih diikuti tawanya, saat dikonfirmasi di kompleks kantor bupati.

Saat dibangun dulu, Topot Saragih sempat mendapat kecamaman dari sejumlah pihak karena diduga melakukan korusi pada proyek pembangunan jalan itu. Bahkan, Simalungun Corruption Wacth (SCW),  saat itu melaporkan dugaan korupsi pada proyek pembangunan jalan tembus itu, dengan perhitungan kerugian negara sekitar Rp3 milyar lebih. Dugaannya ada dua modus, mark up dan penurunan kualitas dari spesifikasi yang ditentukan.

Namun, pihak kejaksaan hingga hari ini belum pernah menyampaikan hasil pemeriksaannya atas laporan itu. Topot sendiri, oleh bupati JR Saragih, sekarang sudah dipindah menjadi Kepala Badan Pembangunan Masyarakat Nagori (BPMN). [nda]