Home Politik Mendagri Pastikan Pilkada Siantar 2020, Hefriansyah Kemungkinan Diberi Pesangon

Mendagri Pastikan Pilkada Siantar 2020, Hefriansyah Kemungkinan Diberi Pesangon

SHARE
(Tengah) Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Budi Santosa, diapit oleh rombongan DPRD Siantar (kiri-kanan) Daniel Manakkas Silalahi, Mangatas Silalahi, Efendi Siregar dan Tongam Pangaribuan.

Siantar — Untuk mengakhiri polemik perihal kapan pilkada akan digelar, DPRD Siantar telah berangkat langsung ke Jakarta untuk mempertanyakannya langsung ke Kemendagri. Dan dari pertemuan itu dipastikan Pilkada akan digelar 2020.

Informasi diperoleh dari Wakil Ketua DPRD Mangatas Silalahi yang ikut dalam rombongan ke Kemendagri tersebut, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Budi Santosa, mengatakan bahwa Kemendagri akan segera menyurati Pemko dan DPRD Siantar untuk pelaksanaan Pilkada 2020.

“Siantar masuk dengan 270 daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2020. Sehingga karena Siantar masuk di Pilkada tahun 2020, dalam waktu dekat Mendagri akan menyurati Walikota Siantar, Ketua DPRD Siantar dan KPU Siantar,” kata Mangatas lewat sambungan telepon, Kamis (27/6/2019).

Dalam pertemuan itu, lanjut Mangatas, Budi Santosa juga membenarkan perihal adanya surat Biro Otda kepada Gubernur tertanggal 10 April 2019, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada di Siantar akan digelar pada tahun 2024. Namun, dua minggu yang lalu, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) telah  berkoordinasi dengan KPU RI dan diputuskan bahwa Siantar masuk dengan 270 daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada pada tahun 2020.

Terkait kepastian itu Mangatas berharap agar Kemendagri segera mengirimkan surat dimaksud untuk menjadi dasar pengalokasian anggaran Pilkada di pembahasan P-APBD nanti.

Disinggung soal Walikota Siantar Hefriansyah yang masa jabatannya masih akan sampai 2022 nanti, Mangatas mengatakan Depdagri akan mengambil kebijakan. “Mungkin dia akan diberi pesangon atau gimana, yang pasti dengan ketentuan yang ada oleh Kemendagri karena itu domain mereka,” kata Mangatas mengakhiri. [PR/nda]