Home Politik Kontroversi KPU dan Bawaslu Simalungun Soal Pencalegan Sarles Gultom

Kontroversi KPU dan Bawaslu Simalungun Soal Pencalegan Sarles Gultom

SHARE
Poster yang diproduksi Bawaslu Simalungun terkait Pemilu 2019.

isiantar.com – Sarles Gultom, seorang advokat, terdaftar sebagai calon legislatif (caleg) DPRD Simalungun untuk Pemilu 2019. Sementara, ia masih berstatus sebagai Penasihat Hukum (PH) di PDAM Tirtauli, belum mengundurkan diri. Sarles berpendapat, pemahamannya terhadap regulasi pemilu, sebagai advokat ia tak harus mengundurkan diri dari PH PDAM Tirtauli.

Menurut Sarles, ada dua profesi yang tak diwajibkan menyertakan surat pengunduran diri sebagai kelengkapan administrasi untuk mendaftar jadi caleg, yaitu, advokat dan notaris.  Maka ia menilai keputusan KPU Simalungun yang telah menetapkannya masuk Daftar Calon Tetap (DCT) caleg pada 20 September 2018 lalu, adalah keputusan yang benar sesuai regulasi.

Maka itu pula ketika dihubungi isiantar.com pada Selasa (29/1), Sarles mensyaki bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan seputar keabsahan penetapannya sebagai caleg, merupakan pesanan seseorang yang tidak menginginkannya maju sebagai caleg.

Ia menambahkan, dalam pemahamannya, ia baru diwajibkan mengundurkan diri jika sudah terpilih sebagai anggota legislatif, sebelum dilantik menjadi anggota DPRD. “Karena tidak bisa berprofesi ganda, karena ada (menggunakan) APBD,” kata Sarles.

Sementara diantara KPU dan Bawaslu Kabupaten Simalungun, ada kontroversi perihal pencalegan Sarles ini.

Saat dihubungi pada Selasa (22/1), Ketua KPU Simalungun, Raja Ahab Damanik, terlebih dahulu menjawab bahwa penetapan DCT bukan dilakukan pada masanya, sebab ia baru dilantik sebagai Ketua KPU pada bulan Oktober 2018.

Namun, kata Raja, berdasarkan keterangan yang dia minta dari stafnya yang ikut memverifikasi berkas bacaleg, Sarles memang tidak harus menyertakan surat pengunduran diri dari PH untuk bisa ikut sebagai caleg. Tapi Sarles wajib mengundurkan diri dari PH bila sudah akan dilantik menjadi anggota DPRD.

Sarles sendiri saat ini terdaftar sebagai caleg no urut 2, Dapil 4, dari Partai Gerindra.

Berbeda dengan Raja, Ketua Bawaslu Simalungun, Muhammad Choir Nazlan Nasution, berpendapat bahwa jika status Sarles Gultom sebagai PH di PDAM Tirtauli merupakan status yang melekat yang diangkat melalui SK (Surat Keputusan), maka seharusnya Sarles menyertakan surat pernyataan mundur supaya bisa ditetapkan sebagai caleg.

“Kalau memang ada dia di-SK-kan, dia harusnya mundur itu. Dia harus membuat pernyataan mundur, dulu, kan dulu, waktu pada saat mau pendaftaran. Ini gak taulah kita, udah ditempah lagi surat suara,” kata Choir. [nda]


Baca juga: Bawaslu Simalungun akan Publikasi Caleg Tak Taat Aturan