Home Fokus Inkongruensi dan Kejanggalan Hasil Pansus DPRD Siantar (Bag I)

Inkongruensi dan Kejanggalan Hasil Pansus DPRD Siantar (Bag I)

SHARE
Suasana saat Pansus DPRD berhadapan dengan jajaran direksi dan Badan Pengawas PD PHJ di Ruang BKD DPRD Siantar, Rabu (16/5/2018).

isiantar.com – Tugas Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pematangsiantar untuk pembahasan LKPJ Walikota TA 2017 telah selesai dengan disampaikannya Hasil Pansus dalam rapat paripurna, Jumat (18/5/2018) kemarin. Dan yang kemudian paling banyak dikonsumsi publik dari hasil Pansus itu adalah poin rekomendasi agar walikota segera mencopot Plt Dirut PD Pasar Horas Jaya (PHJ).

Namun, lewat mecermati perjalanan pembahasan Pansus sejak hari pertama hingga mendengarkan hasilnya yang dibacakan dalam paripurna tersebut, terdeteksi sejumlah kejanggalan dan inkongruensi. Kejanggalan dan ketidaksebangunan itu diantaranya terletak pada apa yang menjadi catatan Pansus dari proses pembahasan, dan apa yang kemudian menjadi poin rekomendasi.

Salah satu ketidaksebangunan dimaksud tampak pada poin rekomendasi nomor (2) dimana Pansus merekomendasikan agar walikota “SEGERA MENGGANTI KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PEMATANGSIANTAR KARENA TIDAK MAMPU MENGATASI KEKISRUHAN ORGANISASI BURUH DI KOTA PEMATANGSIANTAR”. Padahal pada halaman sebelumnya, yakni pada bagian catatan Pansus dari rapat pembahasan dengan SKPD ini, isinya adalah, “DIMINTA AGAR LEBIH MENINGKATKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN DALAM HAL PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA SERTA MENGINFORMASIKAN SECARA TERBUKA TERHADAP MASYARAKAT KOTA PEMATANGSIANTAR”.

Ketika berlangsungnya rapat pembahasan LKPJ antara Pansus DPRD dengan Dinas Ketenagakerjaan pada Rabu (2/5) lalu, beberapa poin yang dibahas dengan cukup intens diantaranya: perihal upaya penyaluran tenaga kerja, pelaksanaan pelatihan-pelatihan kerja, dan juga tidak sesuainya LKPJ dengan pertanggungjawaban yang diberikan dinas.

Mengenai penyaluran tenaga kerja, Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Poltak manurung, mengaku sudah maksimal melakukan upaya yang memungkinkan agar pencari kerja dari kota ini diterima bekerja di perusahaan-perusahaan. Bahkan ia mengklaim bila dibanding dengan daerah-daerah lain di Sumut, banyak daerah yang cemburu dengan Pematangsiantar karena pihaknya berhasil membangun kerjasama dengan banyak perusahaan di luar kota bahkan di luar negeri.

Namun Poltak juga mengakui jika dinas yang dipimpinnya memiliki satu kekurangan, yakni dinasnya justru kesulitan membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kota ini. Salah satu perusahaan dimaksud ialah perusahaan besar produsen rokok STTC, dan untuk hal ini, Poltak meminta dukungan dari lembaga DPRD agar kerjasama dalam hal penyaluran tenaga kerja ke perusahaan tersebut, bisa terwujud.

(Baca juga: Di Siantar, Nama Pejabat yang Dilantik jadi Misteri)

Di dalam rapat tersebut memang sempat terjadi pembahasan mengenai situasi organisasi buruh. Ketua Pansus Ronald Tampubolon sempat mempertanyakan dan mendebat perihal sikap Kadis Ketenagakerjaan atas kondisi salah satu federasi serikat kerja yang sedang kisruh.

Poltak menjawab, bahwa yang mengakibatkan terjadinya kekisruhan yang dipertanyakan Ronald itu adalah akibat adanya dualisme dalam kepengurusan federasi tersebut. Dan pihaknya telah melakukan segala yang menjadi bagian tupoksi Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang ada. Poltak saat itu juga mendebat bahwa dirinya tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan, apalagi yang tidak dibenarkan peraturan untuk kondisi kekisruhan di federasi tersebut. (Bersambung…)

[nda]