Home Opini Dilema Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu dan Bawaslu sebagai Lembaga Quasi Judicial

Dilema Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu dan Bawaslu sebagai Lembaga Quasi Judicial

SHARE

*) Sepri Ijon Saragih

Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil ( free and fair election). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang jelas mengatur proses pelaksanaan pemilu. Karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh kegiatan pelaksanan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari segala macam ketakutan, intimidasi, penyuapan dan berbagai praktek curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.

Sesuai dinamika politik yang berkembang, peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang kian kompleks dalam mengatur berbagai macam kegiatan pemilu. Tulisan ini setidak-tidaknya akan memberikan potret bagaimana sistem dan desain penegakan hukum pemilu jika dilihat dari prespektif undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, jika dilihat dari model dan sistem penegakan hukum pemilu, telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dari sisi tugas dan kewenangan penyelenggra pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang secara formal melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, maupun dari sisi proses serta mekanisme penegakan hukum pemilu itu sendiri.

Jika kita bandingkan dengan UU sebelumnya, (UU yang mengatur pemilu sebelumnya adalah UU no 15 tahun 2011 tentang penyelanggara pemilu dan UU nomor 8 tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD) maka dapat dilihat telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar terkait dengan peran bawaslu serta desain sistem penegakan hukum pemilu. UU 7 tahun 2017 tentang pemilu memuat terobosan penguatan kewenangan Bawaslu dalam menegakan hukum pemilu.

Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa dan negara. Reformasi politik pascareformasi melalui gerakan rakyat (people power) Mei 1998 berhasil menumbangkan Orde Baru. Lahir dari kenyataan, bahwa selama rezim Orde Baru, rakyat Indonesia merasakan kekecewaan akibat praktik demokrasi yang prosedural. Hal itu seperti penyelenggaraan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu yang demokratis.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, penggunaan isu SARA dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan.

Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi.

Namun demikian, fenomena pemilu di berbagai negara, termasuk negara maju, masih menunjukkan bahwa pemilu tidak bisa lepas dari berbagai pelanggaran dan kecurangan (electoral malpractices). Dalam konteks inilah, konsep integritas pemilu menjadi penting karena nafas yang menjiwai pemilu adalah politik, yang memiliki sifat dasar “menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dan kekuasaan” bahkan kerap dikenal dengan istilah halal haram hantam saja, yang penting menang.

Adalah tanggung jawab kita semua untuk berperan aktif, tidak hanya penyelenggara pemilu, seperti KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk mengonstruksi pemilu berkualitas dan berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Sejatinya, pemilu harus berjalan baik secara prosedural dan substansial. Pemilu baik secara prosedural jika prasyaratnya sudah terpenuhi dan pemilu berhasil secara substansial jika tujuannya tercapai. Prasyarat pemilu menggariskan adanya kebebasan dalam memilih, terwujudnya partisipasi masyarakat, dan arena berkompetisi politik yang fair.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat. Pemimpin amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil, apalagi pasca ditetapkannya menjadi lembaga permanen hingga ke tingkat Kabupaten/Kota.

Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai.

Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi setiap godaan dari berbagai pihak seperti suap, korupsi dan gratifikasi semacam kasus pelanggaran oleh oknum KPU dan Panwaslu Kota Garut yang belum lama terjadi dan sempat menggegerkan publik.

Pada sisi lain, harapan masyarakat terus meningkat atas peran dan kiprah Bawaslu ke depan. Ada momen historis saat Bawaslu dengan tugas barunya menetapkan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai peserta Pemilu 2019 yang sebelumnya sempat dinyatakan gagal verifikasi faktual. KPU RI menaati hal itu dan ahirnya menindaklanjuti putusan Bawaslu RI serta tidak melakukan upaya banding atas putusan Bawaslu RI tersebut.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Sebagai hakim atau majelis yang akan memutus nasib setiap calon pejabat-pejabat publik kita nantinya.

Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu provinsi/kabupaten/kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat, pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut. Termasuk makin “canggihnya” modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye negatif dan “penyiasatan aturan” pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu.

Ke depan, Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal. Bawaslu harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparsial, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam melakukan upaya pencegahan, Bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar. Bawaslu juga dituntut harus peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pileg dan Pilpres serentak nasional 2019 nanti.

Keberhasilan atau kegagalan pemilu, pilkada, dan pilpres sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku. Terbentang ke depan tantangan akan eksistensi dan peran strategis bagi Bawaslu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 sehingga memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tentu, peran konstruktif dan aktif dari kita semua diperlukan demi terwujudnya pemilu berintegritas.

Ada juga usulan lain untuk memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menjadi lembaga yang mengadili sengketa hasil pemilu menjadi memungkinkan dengan peran Bawaslu sebagai lembaga Quasi Judicial. Sehingga dapat dikembangkan menjadi Election Court dalam perkembangan penanganan sengketa pemilu di masa depan.

Oleh karenanya, guna memperoleh sistem demokrasi pada penyelenggaraan pemilu yang efektif dan berkeadilan dalam penegakan hukum, perlu segera dibahas dan diputus perihal pengadilan apa yang secara khusus menangani perselisihan hasil Pemilu dalam bentuk sebuah badan peradilan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini disebabkan perlu adanya penyesuaian dan proses persiapan dalam menangani perselisihan Pemilu yang tidak mudah. Sehingga nantinya pada pengadilan khusus Pemilu ini akan siap digunakan pada Pemilu Serentak Nasional berikutnya. Semoga! (*)

* Penulis adalah Ketua DPD KNPI Simalungun