Home Uang Curiga Ada Promosi Terselubung, DPRD Siantar Minta Plastik Berbayar Dihentikan

Curiga Ada Promosi Terselubung, DPRD Siantar Minta Plastik Berbayar Dihentikan

SHARE
Kepala BLH tengah menunjukkan kantong plastik milik ritel modern

isiantar.com – Curiga ada promosi terselubung pada program plastik berbayar, membuat komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, meminta pelaksanaan program tersebut dihentikan. Selain menjadi semacam legitimasi atas membludaknya ritel modern, program plastik berbayar juga dinilai tidak memberi keuntungan sama sekali bagi masyarakat .

Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Siantar, di ruangan komisi III, Selasa (29/3/2016).

Di awal rapat, Ketua Komisi III, Hendra Pardede, meminta penjelasan Kepala BLH, Jekson Hasan Gultom, yang dianggapnya bersikap latah dengan ikut-ikutan meresmikan penerapan penggunaan kantong plastik berbayar, padahal ini belum ikut dalam target penerapan program nasional tersebut.

Menurut Jekson Hasan, alasannya karena pihaknya yakin program kantong plastik berbayar itu baik untuk menjaga kelestarian lingkungan di kota ini.

Menilai jawaban tersebut klise, salah seorang anggota komisi III, Frengky Boy Saragih, lalu mengingatkan bahwa pada tahun 2012, pemko dan DPRD telah menerbitkan peraturan daerah nomor 17 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik. Namun fakta dilapangan, pemko tidak pernah maksimal menerapkan perda tersebut, namun justru latah ikut-ikutan tren penerapan kantong plastik berbayar, yang manfaatnya bagi masyarakat dinilai tidak ada sama sekali.

Analisis lebih serius disampaikan anggota komisi III lainnya, Frans Bungaran Sitanggang.

Frans mengingatkan, bahwa saat ini warga kota Siantar yang salah satu profesi mayoritasnya adalah pedagang di pasar tradisional, sedang memendam kekecewaan atas maraknya ritel modern di kota ini. Sementara penerapan kantong plastik berbayar yang ujug-ujug dilaunching secara resmi oleh Pj. Walikota beberapa waktu lalu, jelas dapat diterjemahkan sebagai legitimasi atas ritel-ritel modern tersebut

“Ini jelas diskriminasi. Apa untungnya untuk pemko? Apa ada sistem bagi hasil (dari harga kantong plastik yang dikenakan)? Kalau bagi pengusaha (ritel) itu jelas untung.” Ujar Frans.

Analisa Frans ini diamini oleh Oberlin Malau. Menurut oberlin, bercermin pada negara-negara yang sudah lebih maju dalam menjaga lingkungan, yang dilakukan adalah merubah bahan kantongan dari plastik menjadi berbahan kertas.

“Kalau hanya membuat jadi berbayar, itu jelas memberi keuntungan tambahan bagi pengusaha (ritel). Apa anda (Jekson Hasan) sudah membuat penelitian bahwa dengan program (kantong plastik berbayar) ini pengusaha plastik atau ritel jadi rugi? Atau penggunaan plastik benar-benar berkurang? Gak yakin saya itu.” Tantang Oberlin pada Jekson.

Setelah berlangsung sekitar dua jam. RPD kemudian diakhiri dengan rekomendasi komisi III agar program penerapan plastik berbayar di kota ini, ditangguhkan sembari disusun perda baru untuk hal itu.

Dalam perda tersebut nantinya akan ditekankan untuk penggunaan kantong berbahan kertas yang diupayakan diproduksi dan dipasok oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota ini. (nda)